Kementan akan Gelontorkan Anggaran Pertanian Rp 5 Triliun untuk Papua,(FOTO:IST)
dteksinews,Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan sektor pertanian di Tanah Papua sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui program cetak sawah, pengembangan komoditas perkebunan, dan penguatan sektor peternakan, Papua diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi pangan baru Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri gubernur dan bupati se-Tanah Papua, petani, penyuluh pertanian, unsur TNI, akademisi, serta perguruan tinggi yang terlibat dalam percepatan pembangunan pertanian di wilayah timur Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Papua menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Total cetak sawah yang sedang kami kerjakan di Papua mencapai 80 ribu hektare. Sebagian sudah mulai berproduksi dan sebagian lainnya masih dalam proses pengembangan agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Mentan Amran.
Dari total luasan tersebut, sekitar 30 ribu hektare merupakan lahan yang mulai dicetak pada 2025 dan kini telah memasuki masa produksi. Sementara 50 ribu hektare lainnya yang mulai dikerjakan pada 2026 masih dalam tahap pengembangan dan persiapan tanam.
Untuk mempercepat pengembangan kawasan pangan baru tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun selama periode 2025–2026. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program cetak sawah, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pengembangan komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, pala, kelapa, sagu, dan ubi.
“Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita ingin Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa menjadi wilayah yang mandiri pangan dan mandiri energi sehingga inflasi dapat terkendali dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” katanya.
Menurut Mentan Amran, pembangunan pertanian modern tidak cukup hanya membuka lahan baru, tetapi juga harus didukung mekanisasi agar produktivitas meningkat dan biaya produksi dapat ditekan.
Selain sektor tanaman pangan dan perkebunan, pemerintah juga memperkuat subsektor peternakan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan Papua. Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menyalurkan berbagai program pengembangan peternakan senilai Rp11,06 miliar pada 2026.
Program tersebut mencakup layanan vaksinasi babi, optimalisasi reproduksi ternak, bantuan ayam petelur, serta bantuan kambing dan domba yang tersebar di berbagai provinsi di Tanah Papua. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat populasi ternak, meningkatkan produktivitas peternakan rakyat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber protein hewani.
Hasil pembangunan pertanian di Papua mulai dirasakan masyarakat. Bupati Merauke, Yoseph Bladibe Gebze, menyampaikan bahwa harga beras yang sebelumnya mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per kilogram.
“Pak Menteri, terima kasih. Harga beras sekarang sudah standar seperti daerah-daerah lain, sekitar Rp12 ribu sampai Rp13 ribu per kilogram,” ujar Yoseph.
Penurunan harga tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya ketersediaan pangan di wilayah Papua Selatan yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi beras terbesar di kawasan timur Indonesia.
Kementerian Pertanian optimistis pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang dilakukan secara terpadu akan mempercepat transformasi Papua menjadi salah satu lumbung pangan nasional sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan Indonesia secara berkelanjutan. (*)
Sumber: Humas Kementan
Editor:Supriyono
