dteksinews, Morowali- Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menjadi perbincangan hangat di jagat maya usai menyampaikan pernyataan tegas terkait keberpihakannya terhadap tenaga honorer di Kabupaten Morowali. Melalui unggahan di akun TikTok resminya, @iksanbaharudin_, Iksan menuai banjir pujian dari warganet di berbagai daerah di Indonesia.
Video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut telah ditonton lebih dari 175 ribu kali dan terus menyebar luas di media sosial. Dalam video itu, Iksan menyampaikan sikapnya yang menolak kebijakan merumahkan tenaga honorer, bahkan menegaskan agar honorer yang telah dirumahkan segera dipanggil kembali.
“Saya tidak ingin merumahkan yang namanya honorer. Yang sudah dirumahkan, panggil lagi,” tegas Iksan saat menyampaikan amanat dalam sebuah apel, sebagaimana terlihat dalam video tersebut, Rabu (21/1/2026).
Sikap tegas dan terbuka tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak netizen menilai Iksan sebagai pemimpin yang humanis, berani, dan transparan dalam menyikapi persoalan honorer yang selama ini menjadi isu sensitif di banyak daerah.
“Mantap bapak, sehat selalu ya pak. Jarang-jarang ada bupati atau wali kota yang seperti ini, mau buka-bukaan soal masalah honorer,” tulis akun @husinhasibuan0 di kolom komentar.
Komentar senada juga datang dari akun @aminalby_8717 yang menulis, “Mantap bapak. Keren, memanusiakan manusia.”
Tak sedikit pula netizen yang mengungkapkan kekaguman hingga menyatakan keinginannya untuk pindah domisili ke Kabupaten Morowali karena kagum dengan kepemimpinan Iksan.
“Pak bolehkah saya pindah ke kabupaten bapak,” tulis akun @anotherdun.
“Bolehkan saya pindah ke sana bapak, kami di sini dirumahkan semua pak,” komentar @iam_endahps.
“Bupati mana ini? Serasa mau pindah domisili saja kalau begini,” tulis akun @andiiiuunn.
Viralnya video tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah aturan dan regulasi, nilai-nilai kemanusiaan tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan.
Sikap Iksan dinilai mencerminkan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada keberpihakan terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.(*/dteksinews)
