Bea Cukai Morowali Gelar Forum Konsultasi Publik 2026,(FOTO:IST)
dteksinews, Morowali- Bea Cukai Morowali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Aula KPPBC TMP C Morowali, Selasa (29/9/2026). Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat dan pengguna layanan untuk menyampaikan masukan serta rekomendasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
Kegiatan itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan KPP Pratama Poso, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi Universitas Tadulako, serta para pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang beroperasi di kawasan industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Kepala Kantor Bea Cukai Morowali, Muhariadi Angkat, mengatakan FKP dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin transparan, responsif, akuntabel serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pengguna layanan untuk menyampaikan masukan dan saran yang dapat menjadi bahan perbaikan pelayanan,” ujar Muhariadi.
Dalam forum tersebut, seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan peserta dicatat dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik. Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh perwakilan masyarakat yang hadir.
Bea Cukai Morowali menyatakan setiap masukan dan rekomendasi yang telah disepakati dalam forum akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa.
Selain membahas pelayanan publik, Bea Cukai Morowali juga mengajak masyarakat dan pengguna layanan untuk turut menjaga integritas pegawai. Masyarakat diminta melaporkan apabila menemukan petugas yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu seluruh pengusaha TPB yang hadir diberikan edukasi agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Melalui pelaksanaan FKP 2026, Bea Cukai Morowali mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan pelayanan sekaligus memperkuat komunikasi antara instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.(*/pri)
