DPRD: Rapat Paripurna Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2026,(FOTO:DOK dteksinews)
dteksinews, Morowali- Ketua DPR Kabupaten Morowali Herdianto Marzuki memimpin rapat Paripurna masa persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2026.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Wakil Ketua I DPRD Morowali Ihwan Moh.Thaiyeb, para Anggota DPRD Morowali, Forkopimda dan hadirin undangan.Rabu(22/4/2026)
Dan sambutannya Ketua DPRD Morowali Herdianto Marzuki menyampaikan, bahwa dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) kepala daerah tahun 2026 dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Morowali telah membentuk panitia khusus, yang merupakan keterampilan dari masing-masing fraksi dan Komisi yang ada di DPR.
Kami yakin dan percaya setelah melakukan pengkajian bersama tentang dokumen LKPJ rumah yang diserahkan oleh pemerintah daerah secara maksimal, yang merujuk pada ketentuan pasal 74 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah rumah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan Laporan Keterangan Lertanggungjawaban Kepala Daerah berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD Selama 1 Tahun Anggaran. Ucap Herdianto.
Herdianto menambahkan, melalui kesempatan ini disampaikan bahwa DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang setara fungsinya penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)dari Kepala Daerah rumah kepada DPR tidak berlangsung dalam konteks menerima atau menolak.
Penyampaian LKPJ dari Kepala Daerah kepada DPR sebagai bahan menetapkan kebijakan pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan, dalam hal pemerintahan daerah melaporkan LKPJ sebagai bentuk pelaksanaan tugas desentralisasi yang bersifat progress report.
Sehingga tidak berimplementasi pada pemberhentian kepala daerah,kecuali terindikasi tindakan pidana dalam pelaksanaannya. Hasil pembahasan DPR atas lkpj kepala daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD berupa catatan-catatan dan rekomendasi yang sifatnya strategis untuk dipenuhi oleh kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya.tutup Herdianto
Selanjutnya , setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD yang hadir maka Draf keputusan DPR tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Morowali terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2025, ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Bupati Morowali,Ketua DPR Kabupaten Morowali, Wakil Ketua DPRD dan para Ketua- Fraksi DPRD Morowali (pri)
