Suasana rapat paripurna di ruang rapat Kantor DPRD Morowali,(FOTO:dteksinews)
dteksinews, Morowali- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali baru saja menggelar rapat Paripurna pendapat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A.2025.
Rapat tersebut dilaksanakan ruang rapat Kantor DPRD Morowali Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah,Kabupaten Morowali, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali Herdianto Marzuki, dan dihadiri oleh Plh Sekda Morowali Afridin, Wakil Ketua I DPRD Morowali Ihwan Moh.Thaiyeb, Anggota DPRD Morowali dan Forkopimda serta hadirin undangan.Senin(22/6/2026).
Bupati Morowali Iksan menyampaikan Jawaban atas pandangan umum anggota Fraksi DPRD Kabupaten Morowali terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan oleh Plh Sekda Morowali Afridin.
Menurutnya, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan yang terhormat komat khususnya seluruh fraksi DPRD rumah yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap perancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000 Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum masukan, koreksi, saran serta berbagai catatan kritis yang telah disampaikan terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali tahun 2025. Pemerintah daerah memandang bahwa seluruh pertanyaan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai pandangan yang disampaikan, meskipun mengandung kritik yang tajam, namun bersifat konstruktif dan membangun. Oleh karena itu, pemerintah daerah menganggap seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah seluruh secara menyeluruh sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
Pemerintah daerah meyakini bahwa perbedaan pandangan dan berbagai catatan yang disampaikan dalam forum yang terhormat ini merupakan energi positif untuk terus melakukan perbaikan penyempurnaan kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Terhadap berbagai pernyataan pemasaran, dan rekomendasi yang telah disampaikan, pemerintah daerah akan memberikan secara serius dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang, sehingga Sinergi dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPR senantiasa terpelihara demi terwujudnya Kabupaten Morowali yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya sain.katanya.
Lanjutnya, bahwa tanggapan dan jawaban pemerintah daerah secara garis besar terhadap berbagai pandangan umum fraksi, yang terdiri dari Fraksi Partai Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan fraksi Perindo sebagai berikut;
*Bahwa terkait Jawaban terhadap Realisasi Pendapatan dan pelampauan target.
Berdasarkan data pencapaian sektor Pendapatan asli daerah pad yang terealisasi sebesar Rp.1.225.285.407.442,29( Satu triliun dua ratus dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua pulub sembilang sen) atau 134,09 % dari target.
Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer yang mencapai Rp.1.526.575.376.851,51 ( Sat triliun lima ratus dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta satu rupiah lima puluh satu sen)
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat signifikan, kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sependapat bahwa kemandirian fiskal adalah tujuan akhir. Rasio kemandirian Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 108,53% menjadi bukti awal bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi mulai membuahkan hasil. Ke depan, evaluasi komprehensif struktur pendapatan akan dilakukan setiap pendapat akan dilakukan setiap triwulan melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk memastikan PAD terus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan dana transfer.
Terkait perlunya menyusun peta jalan( ROADMAP) Peningkatan PAD jangka menengah dan panjang. Sasaran yang diberikan merupakan masukan yang sangat kami apresiasi karena merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali karena dengan adanya Roadmap jangka menengah dan panjang membuat proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah menjadi lebih terarah dan terukur. Saat ini bentuk penerapan digitalisasi yang diterapkan oleh badan pendapatan daerah yaitu penerapan aplikasi smartgov dalam proses pembayaran pajak dan Retribusi Daerah yang dalam prosesnya memang masih memiliki beberapa kekurangan namun Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan Inovasi dan proses penyempurnaan pelayanan sehingga digitalisasi sistem dapat berdampak pada seluruh masyarakat Morowali. Terkait pembaruan basis potensi pajak akan kami lakukan dengan cermat agar seluruh potensi pajak yang ada di Kabupaten Morowali dapat terinvestarisir dengan baik kedepannya. Kami berkomitmen untuk selalu melakukan proses pembaruan data potensi pajak secara berkala tiap triwulan melalui berbagai macam metode dan inovasi sehingga data potensi yang disusun memiliki akurasi yang tinggi sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di lapangan. Penyusunan target akan kami lakukan secara realistis dan berbasis potensi ekonomi aktual berdasarkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait.
*Jawaban terhadap pengendalian belanja daerah dan Silva.
Terkait rendahnya realisasi belanja daerah, bahwa pemerintah daerah sepakat bahwa tingkat realisasi belanja masih perlu menjadi perhatian bersama guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa capaian tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis pengelolaan keuangan daerah, efisiensi belanja, serta mekanisme pembayaran yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silva merupakan selisih antara total pendapatan dan total belanja serta pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silva tersebut dapat diketahui setelah dilakukannya perhitungan keseluruhan kas pada pembendahara pengeluaran seluruh OPD dan pada kas daerah pada akhir tahun anggaran perkenaan sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) adalah anggaran yang terdapat dalam kas dan kas bendahara pengeluaran seluruh OPD.
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, serta kehati-hatian fiskal guna memastikan bahwa setiap belanja pada APBD dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Morowali.
* Jawaban terhadap pelaksanaan program prioritas dan infrastruktur .
Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR serta sependapat bahwa APBD harus memberikan dampak kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 telah menggambarkan dampak kesejahteraan masyarakat dan beberapa tolak ukur kinerja diantaranya adalah presentase Penduduk miskin Kabupaten Morowali di tahun 2025 sebesar 10,38% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 11,55%.
Kemudian tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2025 yang diukur dengan gini ratio sebesar 0,268 poin, sedangkan tahun 2024 ini ratio sebesar 0,278 poin. Seluruh masukan terkait pemerataan pembangunan jalan, fasilitas pendidikan komandan kesehatan akan menjadi prioritas dalam penyusunan rkpd dan KUA – PPAS ke depan. Kami berkomitmen untuk terus mengevaluasi kinerja upd terkait agar pengerjaan fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu.
Terhadap efektivitas belanja modal daerah, pemerintah daerah terus melaksanakan evaluasi sejak awal pemerintahan kami di tahun 2025 sehingga program dan kegiatan yang kurang menghasilkan kualitas output dan outcam tidak berdasarkan pada kebutuhan real masyarakat, tidak didukung perencanaan yang matang, tidak memiliki manfaat ini ekonomi yang jelas dan menimbulkan pemborosan keuangan daerah telah ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya untuk selanjutnya dilaksanakan perbaikan sehingga pelaksanaan program tersebut dapat tersasar.
*.Jawaban terhadap catatan pemeriksaan keuangan( LKPD) BPK
Pada kesempatan ini pemerintah daerah dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Opini Wajar Dengan Pengecualian ( WDP) pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali tahun 2025 yaitu potensi kekurangan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu( PBJT) atas tenaga listrik Non- PLN pemberian ganti rugi tanah yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin serta industri kecil menengah ikm langkah-langkah konkret, terukur, dan berjangka waktu telah disusun oleh pemerintah daerah melalui inspektorat daerah dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Tindak lanjut ( RKTL) atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Sehingga pada kesempatan ini kami menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) dan mengungkapnya pengungkapannya telah memberikan keyakinan wajar kepada tim BPK-RI namun masih terdapat permasalahan pada kepatuhan dan pelaksanaan SPI secara parsial oleh perangkat daerah.Tutupnya(pri)
