dteksinews,Morowali – Sejumlah mahasiswa menyayangkan tidak terverifikasinya penerima Beasiswa IMIP dalam proses seleksi Beasiswa Pemerintah Daerah (Pemda) Sejumlah mahasiswa menyayangkan tidak terverifikasinya penerima Beasiswa PT IMIP dalam proses seleksi Beasiswa Pemerintah Daerah (Pemda). Berdasarkan data yang beredar, sekitar 46 mahasiswa asal Kecamatan Bahodopi mengalami kendala pada tahap verifikasi berkas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait dasar kebijakan yang digunakan dalam proses seleksi, khususnya mengenai status penerima beasiswa yang berasal dari program perusahaan (Swasta).
Kami menilai bahwa tujuan utama kedua program tersebut sama-sama mendukung akses pendidikan, namun memiliki sumber anggaran, mekanisme, dan bentuk tanggung jawab yang berbeda. Beasiswa Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan Beasiswa IMIP merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) atau program pengembangan sumber daya manusia yang dibiayai oleh pihak swasta.
kebijakan yang secara otomatis menggugurkan penerima beasiswa swasta dari proses verifikasi Beasiswa Pemda berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai penjelasan yang rinci mengenai komponen bantuan yang dianggap tumpang tindih. Seharusnya menjadi fokus adalah apakah terdapat pendanaan ganda pada komponen yang sama, bukan semata-mata karena mahasiswa menerima bantuan pendidikan dari pihak lain.
Selain itu, sosialisasi mengenai ketentuan penerima beasiswa juga dianggap masih perlu diperkuat. Banyak mahasiswa mengaku baru mengetahui adanya pembatasan tersebut setelah memasuki tahap verifikasi administrasi. Kondisi ini dinilai menimbulkan kebingungan dan kekecewaan bagi peserta yang telah melengkapi seluruh persyaratan. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan mekanisme yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan mahasiswa tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bahodopi Kota Palu (FK-PPMKB)
“Jika beasiswa yang diterima memiliki komponen yang berbeda, maka perlu ada kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai mahasiswa kehilangan hak untuk memperoleh bantuan pendidikan hanya karena menerima dukungan dari program yang sumber dan mekanismenya berbeda, .Kami juga menilai bahwa pemerintah daerah perlu menghadirkan regulasi yang lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan saat ini. Di tengah meningkatnya biaya kuliah dan kebutuhan hidup mahasiswa, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seharusnya dipandang sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.”
Kami, Ikatan pemuda pelajar mahasiswa bahodopi-Yogyakarta (IP2MBY) , mempertanyakan kebijakan yang tidak memperbolehkan mahasiswa penerima beasiswa PT IMIP untuk memperoleh beasiswa Pemerintah Daerah.
Menurut kami, kebijakan tersebut perlu dijelaskan dasar hukumnya secara terbuka kepada Masyarakat . Sebab , beasiswa PT IMIP dan beasiswa Pemerintah Daerah merupakan dua program yang berbeda, baik dari segi sumber pendanaan maupun tujuan penyelenggaraannya. Beasiswa PT IMIP berasal dari perusahaan, sedangkan beasiswa Pemerintah Daerah berasal dari anggaran daerah yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat.
FP2MB-Makassar mempertanyakan kebijakan yang tidak mengakomodasi mahasiswa penerima Beasiswa PT IMIP dalam proses Beasiswa Pemerintah Daerah. Kami menilai perlu adanya penjelasan terbuka terkait dasar hukum dan pertimbangan kebijakan tersebut, mengingat Beasiswa PT IMIP dan Beasiswa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan kejelasan secara transparan serta membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem beasiswa yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Bahodopi.
Kami juga mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah daerah, penyelenggara beasiswa swasta, dan perwakilan mahasiswa guna menemukan formulasi kebijakan yang lebih tepat. Dengan demikian, program beasiswa tidak hanya menjadi instrumen bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membangun generasi muda Morowali yang berkualitas.
Andra ,Ketua Himpunan Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Bahodopi (HIMP2KAB Sultra), Senin(8/6/2026), menyatakan keberatan atas kebijakan yang membatasi mahasiswa penerima beasiswa PT IMIP untuk memperoleh beasiswa Pemerintah Daerah tanpa penjelasan yang terbuka dan dasar hukum yang jelas. Kami menegaskan bahwa beasiswa PT IMIP dan beasiswa Pemerintah Daerah merupakan dua program yang berbeda, baik dari sisi sumber pendanaan maupun tujuan penyelenggaraannya. Karena itu, setiap kebijakan yang membatasi akses mahasiswa terhadap salah satu program beasiswa harus didasarkan pada regulasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Atas dasar tersebut, HIMP2KAB Sultra mendesak Pemerintah Daerah dan dinas terkait untuk memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum kebijakan tersebut, membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan pihak terkait, serta menjamin transparansi pengelolaan beasiswa daerah agar tetap berorientasi pada pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Morowali.
“Kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan dinas terkait untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pelaksanaan verifikasi Beasiswa Pemerintah Daerah dengan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai dasar hukum, pertimbangan, dan mekanisme yang menyebabkan mahasiswa penerima Beasiswa PT IMIP tidak terverifikasi. Keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menempatkan setiap persoalan secara proporsional berdasarkan fakta dan substansi kebijakan. Mengingat Beasiswa PT IMIP dan Beasiswa Pemerintah Daerah berasal dari sumber pendanaan yang berbeda, maka setiap pembatasan terhadap penerima beasiswa swasta harus memiliki landasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia justru mengurangi akses pendidikan bagi mahasiswa yang berhak. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Daerah dan dinas terkait untuk melakukan evaluasi, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa setiap kebijakan beasiswa benar-benar mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan keberpihakan terhadap pendidikan masyarakat Morowali.”pungkasnya( ***)
