Yusril Ihza Mahendra,(kanan) bersama Bambang Soesatyo,(FOTO : DOK pribadi Bamsoet)
dteksinews,Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi keberhasilan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia setelah dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Filsafat Universitas Indonesia. Yusril berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Islam, Negara dan Demokrasi Dalam Pemikiran Mohammad Natsir: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial”.
Bamsoet menilai capaian akademik Yusril memiliki makna besar bagi kehidupan berbangsa, karena menghadirkan kembali ruang diskusi mengenai hubungan Islam, demokrasi, konstitusi, dan kebangsaan berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam. Di tengah meningkatnya polarisasi politik dan derasnya arus informasi digital yang kerap memicu fragmentasi sosial, kajian filosofis mengenai pemikiran Mohammad Natsir menjadi sangat penting sebagai pijakan moral sekaligus intelektual dalam menjaga persatuan Indonesia.
“Saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra atas keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Prestasi ini menunjukkan bahwa seorang pejabat negara tetap dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Disertasi yang mengangkat pemikiran Mohammad Natsir menjadi sangat relevan karena menawarkan perspektif akademik bahwa Islam, demokrasi, dan negara kebangsaan Indonesia dapat berjalan harmonis dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (2/7/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III ke-7 DPR RI menjelaskan, substansi disertasi Yusril memiliki hubungan kuat terhadap dinamika kehidupan demokrasi Indonesia saat ini. Yusril menegaskan bahwa rekam jejak Mohammad Natsir membuktikan nilai-nilai Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan tersebut memiliki landasan sejarah yang kuat. Mohammad Natsir dikenal sebagai tokoh nasional yang memperjuangkan demokrasi konstitusional, menjunjung supremasi hukum, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah Mosi Integral Natsir tahun 1950 yang berhasil menyatukan kembali negara dalam bentuk NKRI setelah masa Republik Indonesia Serikat. Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah konsolidasi nasional Indonesia.
“Pemikiran Mohammad Natsir mengajarkan bahwa agama dan demokrasi tidak perlu dipertentangkan. Nilai-nilai keislaman justru dapat memperkuat etika politik, memperkokoh moralitas penyelenggara negara, sekaligus memperdalam kualitas demokrasi. Semangat itulah yang sangat dibutuhkan Indonesia ketika demokrasi menghadapi tantangan berupa polarisasi, penyebaran disinformasi, politik identitas, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, pesan paling kuat dari disertasi Yusril terletak pada keteladanan pribadi Mohammad Natsir. Warisan terbesar seorang negarawan bukan semata gagasan yang tertuang dalam berbagai tulisan, melainkan konsistensi sikap dalam menjaga etika politik. Mohammad Natsir mampu berbeda pandangan secara tajam dengan tokoh-tokoh nasional lain, namun tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati, menjaga komunikasi, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek. Tradisi politik seperti itulah yang menjadi fondasi kuat lahirnya demokrasi yang matang.
“Politik Indonesia memerlukan semakin banyak teladan seperti Mohammad Natsir. Kompetisi politik boleh berlangsung keras, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun persaudaraan kebangsaan harus tetap terjaga. Demokrasi yang sehat lahir dari karakter pemimpin yang mampu mengedepankan integritas, menghormati lawan politik, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama,” pungkas Bamsoet. (*)
Sumber; Bamsoet
Editor:Supriyono
