Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Prof. Dr. H. Slamet Riadi Cante, M.Si,(FOTO: IST)
dteksinews, Palu – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki tujuan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia serta menekan angka stunting. Namun, pelaksanaan program tersebut perlu terus dievaluasi agar lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Prof. Dr. H. Slamet Riadi Cante, M.Si mengatakan bahwa kebijakan MBG telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis.
Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penting mulai dari pelaksanaan program, mekanisme pemantauan, hingga sistem pembiayaan.
Menurutnya, kebijakan ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas sejak usia dini.
“Secara substansi, program MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam upaya meningkatkan status gizi anak sekaligus menurunkan prevalensi stunting yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Kebijakan ini memiliki nilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Prof. Slamet.
Meski demikian, ia menilai bahwa dalam tataran implementasi terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya berkaitan dengan sasaran penerima manfaat program.
Menurut Prof. Slamet, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima MBG, terutama bagi siswa tingkat sekolah menengah atas (SMA). Kajian lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok yang menerima manfaat benar-benar merupakan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi dari negara.
“Dalam perspektif kebijakan publik, penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan dampak yang optimal. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi apakah seluruh kelompok sasaran saat ini memang masih relevan untuk menerima program MBG atau perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan tingkat kebutuhan,” katanya.
Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program juga memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, jumlah dan operasional SPPG membawa konsekuensi pembiayaan yang tidak kecil.
Ia menjelaskan bahwa berbagai estimasi menunjukkan kebutuhan anggaran program MBG mencapai angka yang sangat besar. Bahkan sejumlah perhitungan memperkirakan kebutuhan pembiayaan dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun apabila program diterapkan secara penuh di seluruh wilayah Indonesia.
“Besarnya kebutuhan anggaran tentu harus menjadi perhatian bersama, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang memiliki banyak prioritas pembangunan lainnya. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas program harus menjadi fokus utama dalam tata kelola kebijakan MBG,” jelasnya.
Dalam perspektif formulasi kebijakan publik, Prof. Slamet menegaskan bahwa tidak semua program harus diterapkan secara universal. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis prioritas agar manfaat program lebih terasa dan penggunaan anggaran menjadi lebih optimal.
Ia menyarankan agar implementasi MBG lebih difokuskan pada wilayah-wilayah yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting yang masih tinggi.
“Pendekatan berbasis skala prioritas akan membuat program lebih tepat sasaran. Daerah-daerah dengan tingkat kerentanan yang tinggi seharusnya menjadi fokus utama intervensi pemerintah sehingga dampak sosial yang dihasilkan dapat lebih maksimal,” ungkapnya.
Lebih jauh, Prof. Slamet menilai bahwa program MBG tidak boleh dipahami hanya sebagai kegiatan pembagian makanan bergizi kepada peserta didik. Program ini harus mampu berkembang menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta berbagai sektor ekonomi lokal lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
“Keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal. Jika tata kelolanya dirancang dengan baik, maka MBG dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG, baik dari aspek ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, kualitas layanan, maupun dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, program MBG dapat terus diperbaiki sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya.(*)
Editor:Supriyono
