Aktivitas Pertambangan PT Vale Indonesia Tbk,(FOTO: DOK Humas Vale)
dteksinews,Jakarta – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) melaporkan posisi cadangan nikel per 31 Desember 2025 mencapai 1,18 miliar ton basah atau sekitar 664 juta ton kering. Cadangan tersebut dapat ditambang hingga 20 tahun.
Akan tetapi, Vale juga memiliki sumber daya nikel sekitar 1,67 miliar ton basah atau setara dengan 1 miliar ton kering. Dengan demikian, cadangan perseroan masih dapat ditingkatkan menjadi tahan untuk 50 tahun penambangan.
Head of Studies and Exploration INCO Tyas Agustinus Rabudianto mengungkapkan cadangan nikel yang belum ditambang terdiri dari 695,57 juta ton basah limonit (nikel kadar rendah) dan 489,40 juta ton basah saprolit (kadar tinggi).
Untuk sumber daya, besaran bijih limonit diperkirakan mencapai 657,1 juta ton basah dan saprolit sebesar 1,02 miliar ton basah.
“At least 20 tahun. Untuk yang kita yang cadangan itu kita masih punya resource yang belum kita pakai. Satu setengah kali yang di sekarang. Kalau dijumlahkan bisa total 50-an tahun,” kata Tyas dalam diskusi publik di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
Tyas mengungkapkan perseroan mengalokasikan sekitar 2% dari pendapatan atau sekitar US$15—US$16 juta per tahun untuk biaya eksplorasi, sehingga sumber daya dan cadangan bijih nikel perseroan diharapkan dapat terus meningkat.
Biaya eksplorasi tersebut juga dapat ditingkatkan jika nantinya dibutuhkan. Tyas mengklaim dewan direksi sudah menginstruksikan hal tersebut.
Saat ini, dari total wilayah konsesi INCO sebesar 118.017 hektare (ha), total wilayah yang telah tereksplorasi baru sekitar 68%.
“Jadi fokus yang tersisa bagi kami adalah landform, yaitu area yang belum dibor, target eksplorasi dengan jarak 400 meter, dan sumber daya tereka [inferred]. Jadi fokus kami saat ini adalah mencoba memberikan cakupan area lebih banyak setidaknya hingga 70%—80% dari cakupan area keseluruhan,” ungkapnya.
Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total cadangan bijih nikel mencapai 5,32 miliar ton dan cadangan logam nikel 56,11 juta ton per 2024, di mana Maluku Utara menjadi provinsi dengan jumlah cadangan yang paling banyak. Perinciannya, 60% merupakan cadangan saprolit dan 40% limonit.
Adapun, total sumber daya bijih nikel adalah 18,55 miliar ton dan total sumber daya logam nikel adalah 184,6 juta ton.
Sekadar catatan, pada tahun ini kuota produksi bijih Vale dalam RKAB 2026 yang direstui Kementerian ESDM untuk tambang Bahodopi mencapai 2,31 juta ton, terpelanting 74% dari rencana produksi 2026 sebesar 8,8 juta ton.
Meskipun begitu, kuota produksi tersebut tercatat lebih tinggi dari realisasi produksi bijih nikel dari tambang Bahodopi pada 2025 sebanyak 2,01 juta ton.
Untuk tambang nikel Pomalaa, Vale mendapatkan kuota produksi pada 2026 sebesar 5,8 juta ton atau anjlok 68% dibandingkan dengan target produksi tahun ini sebesar 18,06 juta ton.
Untuk produksi nikel dalam bentuk matte dari Sorowako, perseroan menargetkan produksi sebesar 67.645 ton. Target produksi masih lebih rendah 6% dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 72.027 ton, sebab terdapat pemeliharaan furnace atau tungku peleburan di smelter perseroan.
Direktur Utama Vale Indonesia Bernadus Bernardus Irmanto mengungkapkan proyek smelter di Pomalaa ditargetkan rampung dibangun pada Agustus 2026, sehingga membutuhkan pasokan bijih sepanjang 2026 mencapai 7 juta ton.
“Di Pomalaa kita mengusulkan 18 juta ton, yang disetujui adalah 5,8 juta ton. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, di Pomalaa seperti yang tadi saya jelaskan rencananya pabrik itu sudah mulai terbangun atau sudah mulai beroperasi pada Agustus. Jadi kalau pabrik sudah mulai beroperasi artinya sebelum Agustus sudah ada stockpile, sudah harus ada produksi,” kata Bernadus dalam RDP di Komisi XII DPR, awal April.
“Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ada selisih antara apa yang diperlukan dengan apa yang sudah di-approve baik di Pomalaa dan di Bahodopi,” tegas dia.
Untuk itu, Bernadus menyatakan perseroan bakal mengajukan revisi RKAB kepada Kementerian ESDM agar kuota produksi bijih nikel Vale tahun ini dapat memenuhi kebutuhan dari smelter perseroan.
“Jadi ini yang kemudian akan kami upayakan untuk kami bisa ajukan sebagai revisi nantinya pada bulan yang kami akan diskusikan bersama dengan Kementerian ESDM,” ujar Bernadus.(red/*)
