Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan adanya penyesuaian kewenangan dalam layanan perizinan, khususnya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang kini lebih banyak dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.(FOTO: DOK BGN )
dteksinews,Palu – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan adanya penyesuaian kewenangan dalam layanan perizinan, khususnya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang kini lebih banyak dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pelayanan publik di daerah.
Penyesuaian tersebut dibahas dalam rangka kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke DPMPTSP Sulteng pada Kamis (16/4), yang turut membahas sinkronisasi tata kelola perizinan lintas level pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa perubahan pembagian kewenangan ini merupakan langkah untuk memperjelas peran masing-masing tingkatan pemerintahan agar pelayanan lebih cepat dan tepat sasaran. “Penyesuaian kewenangan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga proses perizinan bisa lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan,” ujar Hida di Palu, Kamis (16/4).
Hida menambahkan bahwa meskipun terjadi delegasi kewenangan ke daerah, koordinasi di tingkat provinsi tetap memiliki peran strategis dalam menjaga keseragaman standar layanan. “Provinsi tetap menjadi simpul koordinasi agar standar pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan keamanan pangan, tetap terjaga secara konsisten,” kata Hida.
Dalam skema baru ini, SLHS yang menjadi salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan layanan pangan kini direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota sebelum diproses dalam sistem perizinan terpadu.
DPMPTSP Sulteng menilai, kedekatan layanan perizinan dengan pemerintah kabupaten/kota akan mempercepat proses verifikasi teknis sekaligus memperkuat pengawasan langsung di lapangan, terutama dalam pelaksanaan program-program strategis seperti MBG.(red/dteksinews)
Sumber: Biro Hukum dan Humas BGN
Editor
