dteksinews, Morowali- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali baru saja melaksanakan rapat paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2026, di ruang rapat Kantor DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi.
Dalam pandangan umumnya Fraksi Partai Demokrat menyoroti terkait keterlambatan penyerapan anggaran dan proyek- proyek yang belum berjalan menjelang akhir tahun 2025 di Kabupaten Morowali yang dibacakan oleh Muslimin DG.Masiga.Kamis(16/10/2025)
Disampaikan Muslimin, bahwa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 ini bukanlah sekedar urusan angka-angka di atas kertas, melainkan “manifestasi janji dan komitmen kita” kepada seluruh lapisan masyarakat Morowali. Faksi Partai Demokrat menyadari sepenuhnya bahwa R-APBD ini adalah dokumen yang sangat vital, namun kebahagiaan menyambut anggaran baru jangan sampai menutupi realita pait dari pelaksanaan anggaran tahun ini.Kata Muslimin
Lanjut Muslimin, “bahwa keterlambatan penyerapan anggaran dan proyek-proyek yang belum berjalan menjelang akhir tahun 2025 adalah “hutang moral” yang harus kita bayar dengan perbaikan total dalam tata kelola keuangan tahun 2026. Kami menuntut komitmen serius dari pemerintah daerah untuk menjadikan efisiensi, transparasi, dan kecepatan kerja sebagai budaya baru. Jadikan setiap perubahan yang dianggarkan benar-benar berdampak nyata pada senyum dan kesejahteraan rakyat,”
Ditambahlan Muslimin, setelah mendengarkan dengan seksama dan mempertimbangkan seluruh kritik serta saran konstruktif yang telah fraksi kami sampaikan, dan dengan harapan besar agar pemerintah daerah dapat memperbaiki kelemahan di tahun berjalan, maka fraksi Partai Demokrat menerima dan setuju untuk mengikuti pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran ini ke tahap selanjutnya.
“Fraksi Partai Nasdem akan terus mengawal setiap pelaksanaan program Mari kita songsong tahun 2006 dengan tingkat baru: menjadikan setiap sektor prioritas Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat benar-benar menjadi tonggak kemajuan daerah” Ujar Muslimin. (red)
