dteksinews,Jakarta-Mabes Polri akhirnya mengungkap sosok berinisial TK yang bertugas sebagai pengintai atau surveillance dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa sosok TK merupakan anggota Polri aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi, bukan mantan Kapolri Tito Karnavian yang memiliki inisial serupa.
Saat ini, perwira tinggi tersebut tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Propam Polri serta didalami keterangannya dalam proses penyidikan bersama empat tersangka sebelumnya.
Sosok tersebut teridentifikasi sebagai Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Tedjo Kusumo, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999 yang juga merupakan mantan Kasatgaswil Jawa Tengah Densus 88 Antiteror Polri.
Brigjen Tedjo juga pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan Densus 88, serta Direktur Intelijen Densus 88, dan sejak Oktober lalu menjalani penugasan di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Menariknya, Brigjen Tedjo juga pernah menjadi anggota Satgas Merah Putih yang dipimpin Ferdy Sambo serta bertanggung jawab saat anggota Densus 88 tertangkap oleh Polisi Militer TNI yang mengawal Jampidsus Febrie Diansyah.
Kasus penyadapan berawal dari perintah Plt Kabakmon Irjen Ahrie Sonta yang meneruskan perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Irjen Ahrie Sonta juga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada Listyo, memerintahkan Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo untuk melakukan pengawasan atau surveillance, serta diduga memerintahkan penghapusan data hasil rekaman suara dan log serta pembubarkan grup WhatsApp.
Eks Kapolri Listyo Sigit diidentifikasi sebagai pihak penerima manfaat akhir atau end user dari hasil penyadapan ilegal tersebut, sedangkan Irjen Slamet Uliandi adalah pihak yang mengizinkan penghapusan file dan jejak digital hasil penyadapan.
Eks Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso bertanggung jawab teknis dalam pengaturan dan eksekusi sistem penyadapan dengan memasukkan sejumlah nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).
Bagaimana tanggapan Anda mengenai pengungkapan keterlibatan perwira tinggi dalam kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan informasi ini agar publik tetap terinformasi dengan benar.(***)
Sumber: Radar Bali
