FORUM RAKYAT BERSATU MOROWALI (FORBES MOROWALI) Ketua Umum: Abd. Jamil(foto: dok probadi)
dteksinews, Morowali – Dari perspektif komunitas nelayan kecil dan pemantau publik, pernyataan tentang rencana bantuan pancaroba yang akan diberikan kepada “5 ribu lebih” nelayan di Kabupaten Morowali menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka oleh pihak berwenang.
1. Metode Verifikasi yang Tidak Jelas.
Tercatat sekitar 9.000 nama nelayan, namun hanya sekitar 5.000 yang dinyatakan valid. Forbes menuntut penjelasan teknis: standar verifikasi apa yang dipakai, siapa timnya, dokumen apa yang menjadi acuan, serta prosedur banding untuk nelayan yang tereliminasi. Tanpa itu, publik sulit menerima hasil verifikasi sebagai keputusan yang adil.
2. Kepastian Anggaran.
Apakah bantuan ini sudah didukung pagu anggaran yang nyata atau sekadar rencana administratif? Jika ada sumber pembiayaan, dari pos mana dana diambil dan apakah terdapat dokumen anggaran yang dapat diakses publik? Transparansi alokasi dana penting agar masyarakat dan lembaga pengawas dapat memantau penyaluran.
3. Waktu Realisasi Tak Sinkron dengan Kondisi Lapangan.
Pemerintah menyebut realisasi dimulai Juni 2026, padahal musim pancaroba umumnya jatuh antara Juli–September dan nelayan sudah merasakan dampaknya sekarang. Jadwal terlambat berisiko membuat bantuan tidak tepat waktu dan kehilangan tujuan utamanya: meringankan tekanan selama puncak pancaroba.
4. Skema Pembagian yang Potensial Tidak Tepat Sasaran.
Pembagian setara tanpa mempertimbangkan perbedaan skala usaha nelayan (tradisional kecil vs. pemilik armada) bisa mengakibatkan alokasi yang tidak proporsional. Forbes meminta skema berbasis kebutuhan nyata — misalnya kategorisasi menurut kapasitas alat tangkap, frekuensi melaut, atau kerugian ekonomis yang dialami.
5. Pengawasan dan Akuntabilitas.
Siapa yang akan mengawasi proses penyaluran? Bagaimana mencegah penyaluran ke “penerima titipan”? Forbes mendesak agar hasil verifikasi dan daftar calon penerima dipublikasikan (dengan proteksi data pribadi yang wajar) sehingga masyarakat dan organisasi nelayan bisa ikut mengawasi.
6. Risiko Program Sekali Jalan Tanpa Evaluasi.
Jika bantuan hanya bersifat satu musim tanpa rencana evaluasi dan tindak lanjut yang menyelesaikan masalah struktural, bantuan berpotensi menjadi solusi sementara yang menumbuhkan ketergantungan. Forbes mendorong adanya indikator keberhasilan, mekanisme monitor-evaluasi, dan program pendamping (mis. pelatihan adaptasi musim, perbaikan data kependudukan nelayan).
Forbes Morowali menegaskan bahwa tujuan bersama adalah memastikan bantuan benar-benar menguatkan daya tahan nelayan, bukan sekadar memenuhi target angka. Oleh karena itu kami meminta tiga langkah konkret dari pemerintah daerah:
Buka metodologi verifikasi dan data hasil verifikasi untuk ditelaah publik.
Pastikan kejelasan sumber anggaran dan jadwal realisasi yang disesuaikan dengan kondisi musim.
Bentuk mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang mudah diakses oleh nelayan.
“Kami mendesak agar program ini dirancang dan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Jangan sampai niat baik berujung pada kebingungan dan ketidakadilan di lapangan,” tegas Abd. Jamil, Ketua Umum Forbes melalaui rilisnya,(*/dteksinews)
