RAPAT: Bupati Morowali Iksan,Ketua DPRD bersama unsur Forkopimda,(FOTO:dteksinews)
dteksinews, Morowali – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali bersama Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Morowali, Jumat Malam (14/08/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda penting, yakni penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, serta persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah dan inisiatif DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Herdianto Marsuki, dan dihadiri Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Morowali, unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kapolres Morowali, Dandim 1311/Morowali, Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Morowali Herdianto Marsuki menyampaikan bahwa pelaksanaan paripurna tersebut merupakan agenda yang telah disepakati bersama melalui Badan Musyawarah DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Menurutnya, paripurna tidak hanya menjadi bagian dari tahapan formal penganggaran daerah, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan, mengukur capaian kinerja pemerintah daerah, serta menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat.
“Paripurna hari ini bukanlah sekadar agenda formal dalam tahapan penganggaran daerah, melainkan merupakan momentum konstitusional yang sangat penting untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah, mengukur capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan fiskal agar tetap responsif terhadap perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Morowali,” ujarnya.
Herdianto menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. KUA dan PPAS menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hubungan kemitraan yang sejajar. Karena itu, pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran perlu dilakukan melalui proses bersama dengan mengedepankan kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat.
Selain KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, DPRD bersama Pemerintah Daerah juga menyepakati perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian penting dalam proses pembentukan regulasi daerah.
Pembentukan Perda, kata dia, harus dilaksanakan melalui tahapan yang terukur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
“Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah bukan hanya memenuhi prosedur formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kesepakatan politik hukum daerah yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Morowali,” jelasnya.
Ia berharap seluruh kesepakatan yang dihasilkan melalui rapat paripurna dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Morowali.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Morowali terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, serta Nota Kesepakatan Bersama terhadap Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, turut dilaksanakan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Morowali.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Morowali menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan anggaran dan regulasi daerah yang mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali.(*/pri)
