Dorong Kesejahteraan Prajurit, Menhan dan Panglima TNI Hadiri Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR RI

- Penulis

Kamis, 1 Mei 2025 - 00:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dteksinews,  Jakarta-(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pembahasan peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan dan pengelolaan aset TNI, serta Implementasi Memorandum of Understanding (MoU), bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Dalam paparannya, Menhan RI menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kesejahteraan prajurit sebagai pilar utama pertahanan negara. “Kami selaku yang mengurusi kebijakan dari TNI ini berusaha untuk bekerja dalam rangka memenuhi perumahan dinas prajurit, kita juga memerlukan peningkatan uang lauk pauk prajurit dari saat ini Rp 60.000 per orang menjadi Rp 70.000 atau Rp 90.000, Selain itu juga kami telah mengajukan usulan kenaikan tunjangan kinerja prajurit dari 70% menjadi 90%,” ungkap Menhan RI.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan rencana penambahan satuan baru yang disebut Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), yang secara bertahap akan ditempatkan di daerah-daerah tertinggal. Batalyon ini akan memiliki peran ganda, selain menjaga stabilitas keamanan, juga membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.

Baca Juga:  Komitmen untuk Masyarakat dan Lingkungan Melalui Desa Sustainable Development Goals, PT Vale Raih Top SDGs Award 2024

“Dengan adanya satuan TNI di daerah terpencil akan membantu masalah masyarakat yang ada di wilayah tersebut, pemerintah harus hadir di mana masyarakat mendapat kesulitan dan membutuhkan bantuan, penambahan Batalyon namanya BTP atau Batalyon Teritorial Pembangunan secara bertahap akan ditempatkan di daerah tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyatakan bahwa perbatasan negara menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan. TNI juga menjalin koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Transmigrasi dan Kesehatan untuk memberikan pelayanan diperbatasan. “Kita juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan untuk membangun perbatasan menjadi serambi utama,” tandasnya.(*/PRI)

#tniprima

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dteksinews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ada Proyek Tambang Nikel Baru, Vale Targetkan Operasional di 2029
Harga Sulfur Melejit, Ini Strategi Vale Jaga Operasional Smelter
PT Vale,Periode Revisi RKAB Nikel 2026 Selesai 
Vale Punya 3 Megaproyek Smelter Rp155 Triliun, Ini Informasi Terbarunya
NTT Digocang Gempa Bumi 7,7 Magnitude 
Bupati Morowali Sampaikan Pendapat Akhir KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026
Bupati Iksan Kukuhkan Paskibraka Kabupaten Morowali Tahun 2026
DPRD dan Pemkab Morowali Gelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 11:54 WIB

Ada Proyek Tambang Nikel Baru, Vale Targetkan Operasional di 2029

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 11:41 WIB

Harga Sulfur Melejit, Ini Strategi Vale Jaga Operasional Smelter

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 11:24 WIB

PT Vale,Periode Revisi RKAB Nikel 2026 Selesai 

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 10:58 WIB

Vale Punya 3 Megaproyek Smelter Rp155 Triliun, Ini Informasi Terbarunya

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 07:48 WIB

NTT Digocang Gempa Bumi 7,7 Magnitude 

Berita Terbaru

Berita

PT Vale,Periode Revisi RKAB Nikel 2026 Selesai 

Sabtu, 15 Agu 2026 - 11:24 WIB

Bencana

NTT Digocang Gempa Bumi 7,7 Magnitude 

Sabtu, 15 Agu 2026 - 07:48 WIB