Bambang Soesatyo memberikan Pembekalan PPNK Lemhannas,(kanan),(FOTO:dok pribadi Bamsoet)
dteksinews, Jakarta — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik & Politik KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet),
menegaskan pemantapan nilai-nilai kebangsaan harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional. Pancasila harus menjadi sistem nilai yang hidup dalam penyelenggaraan negara, kehidupan politik, pembangunan ekonomi hingga perilaku masyarakat di ruang digital. Dengan jumlah penduduk sekitar 287,2 juta jiwa pada tahun 2026, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar dan majemuk. Keragaman tersebut merupakan modal sosial yang luar biasa, tetapi sekaligus membutuhkan kesadaran kebangsaan yang terus dirawat agar perbedaan tidak berubah menjadi polarisasi dan konflik sosial.
“Pancasila harus kita tempatkan sebagai nilai yang hidup dalam kebijakan negara dan kehidupan sehari-hari. Persatuan tidak cukup diucapkan, tetapi harus dirasakan dalam bentuk keadilan dan kesempatan yang setara. Rakyat di Jakarta, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa maupun wilayah lainnya harus merasa memiliki masa depan yang sama dalam Republik ini. Kalau ketimpangan kesempatan semakin lebar, kita harus waspada karena persoalan ekonomi pada akhirnya dapat berubah menjadi persoalan sosial dan kebangsaan,” ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhanas RI di Jakarta, Selasa (6/10/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR memaparkan, penguatan nilai kebangsaan harus berjalan seiring dengan pembangunan kualitas manusia dan kepemimpinan nasional. Di sinilah peran Lemhannas menjadi strategis dalam membentuk pemimpin yang memiliki kemampuan membaca perubahan geopolitik, memahami persoalan ekonomi, memiliki integritas moral dan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Pemimpin yang memiliki kekuasaan tanpa orientasi nilai dapat menimbulkan kerusakan, sedangkan kepemimpinan yang berakar pada Pancasila dapat menjadi penopang ketika bangsa menghadapi tekanan dan perubahan.
“Pemimpin yang kuat harus sekaligus memiliki karakter yang kuat. Kekuasaan tanpa nilai dapat kehilangan arah, sementara nilai tanpa kemampuan kepemimpinan juga sulit diterjemahkan menjadi kebijakan. Karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang mampu memadukan kapasitas strategis, integritas moral dan keberpihakan kepada kepentingan nasional. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi fondasi dalam setiap keputusan strategis negara,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berubah menjadi kemajuan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5 persen, bahkan pertumbuhan kuartal II-2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan. Namun, angka pertumbuhan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak pekerjaan produktif yang tercipta, apakah pendapatan masyarakat meningkat, apakah anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang naik kelas, serta apakah pelaku usaha kecil memperoleh akses modal, teknologi dan pasar. Pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan kesempatan berisiko menciptakan ekonomi yang besar secara angka, tetapi rapuh secara sosial.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita ukur dari seberapa jauh ia memperbaiki kehidupan rakyat. Ekonomi yang tumbuh harus mampu menciptakan pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan usaha dan membuka mobilitas sosial. Bonus demografi juga akan menjadi bonus apabila anak-anak muda kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Kalau jutaan orang masuk usia produktif tetapi lapangan kerja berkualitas tidak tersedia, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban sosial,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, agenda kebangsaan juga tidak dapat dipisahkan dari ketahanan pangan, energi, perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta kedaulatan Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar. Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alam menjadi industri bernilai tambah, memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus menjaga ruang diplomasi bebas dan aktif. Di tengah persaingan teknologi, perdagangan, mineral kritis, dan rantai pasok global, Indonesia perlu memperkuat posisi sebagai negara yang terbuka bekerja sama, tetapi tetap mampu menentukan kepentingan nasionalnya sendiri.
“Indonesia harus bebas dan aktif secara nyata. Kita tidak boleh menjadi alat kekuatan mana pun, tetapi juga tidak perlu menutup diri dari kerja sama internasional yang memberikan manfaat bagi bangsa. Kedaulatan pada abad ke-21 bukan sekadar kemampuan menjaga wilayah. Kedaulatan juga menyangkut kemampuan menguasai teknologi, menjaga pangan dan energi, membangun industri, memperkuat sumber daya manusia, memastikan hukum bekerja adil, serta mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)
Sumber: Bamsoet
Editor: Supriyono
