Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Seminar Awal Revisi RPKD 2025–2029, Perkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan,(foto:ist)
dteksinews,Morowali – Pemerintah Kabupaten Morowali melaksanakan Seminar Awal Revisi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029, Senin (09/03/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Bupati Morowali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Yusman Mahbub, M.Si menegaskan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen tersebut, khususnya dalam penyediaan data yang akurat serta perumusan program yang tepat sasaran.
Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tergolong tinggi dengan pendapatan per kapita yang cukup besar, masih terdapat persoalan ketimpangan distribusi pendapatan sehingga angka kemiskinan tetap perlu mendapatkan perhatian serius.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi maupun masyarakat, agar pembangunan yang inklusif dapat terwujud,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Ketua Tim Penyusun dari Universitas Tadulako, Prof. Dr. Muhtar Lutfi, S.E., M.Si, menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Menurutnya, pengukuran tingkat kemiskinan dapat dilihat melalui sejumlah indikator penting, antara lain persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan.
Prof Muhtar menambahkan, penyusunan dokumen RPKD bertujuan untuk menyelaraskan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman kebijakan pembangunan daerah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali pada periode 2025–2029.
Melalui seminar awal ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi serta memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPKD yang implementatif, sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.(*/dteksinews)
Sumber:IKP
Editor:Supriyono
