Prof. Djohermansyah Djohan,(foto: dok pribadi)
dteksinews, Jakarta-Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah sebagai salah satu unggulan nasional kini menuai kritik keras dari kalangan akademisi pemerintahan.
Dalam podcast Abraham Samad Speak Up, Kamis (26/2/2026), Guru Besar IPDN Prof. Djohermansyah Djohan menyampaikan pandangan yang tajam dan komprehensif: koperasi yang dipaksakan secara top-down berpotensi mengulang kegagalan masa lalu.
Menurutnya, prinsip koperasi sejatinya adalah gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan proyek komando dari pusat.
“Koperasi itu usaha ekonomi yang bersifat sosial dan demokratis. Kedaulatannya ada di tangan anggota. Pemerintah seharusnya memfasilitasi, bukan mendireksi secara kaku.”ujar Prof. Djohermansyah,(26/2/2026), dalam podcast Speak Up bersama Abraham Samad di Jakarta.
Dari KUD ke BUMDes: Pelajaran yang Diabaikan
Prof. Djohermansyah mengingatkan, Indonesia pernah memiliki pengalaman panjang dengan Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru. Meski digagas nasional, pertumbuhannya relatif lebih alamiah dan bertahap. Tidak semua desa dipaksa serentak.
Setelah lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, muncul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertumbuh sesuai potensi lokal masing-masing desa. Ada yang sukses, ada yang gagal — namun prosesnya adaptif dan kontekstual.
Berbeda dengan itu, Koperasi Merah Putih dirancang untuk berdiri serentak di sekitar 80 ribu desa dan kelurahan.
“Desa itu heterogen. Ada desa mandiri, ada yang belum mandiri. Tidak bisa diseragamkan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa desa memiliki otonomi asli berdasarkan hak asal-usul yang bahkan lebih tua dari negara.
Konstitusi mengamanatkan penghormatan terhadap tradisi dan kekhususan desa. Karena itu, kebijakan yang memaksakan desain seragam justru berpotensi melanggar semangat desentralisasi.
Pemotongan Dana Desa 58,03%: Perencanaan Desa Terancam
Kritik paling keras diarahkan pada kebijakan pengalihan sekitar 58,03% dana desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Rata-rata desa yang sebelumnya menerima sekitar Rp1 miliar kini hanya akan mengelola sekitar Rp200–300 juta untuk program lainnya.
“Perencanaan desa sudah diketok dalam APBDes. Tiba-tiba dipotong. Ini membuat pembangunan desa melambat dan pelayanan publik terancam turun.”
Dana desa selama satu dekade terakhir memang menghadapi problem tata kelola, termasuk kasus korupsi kepala desa.
Namun, menurut Prof. Djohermansyah, solusinya adalah memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola, bukan memangkas drastis alokasi yang selama ini menjadi motor percepatan pembangunan desa.
“Kalau ada salah kelola, perbaiki tata kelolanya. Bukan uangnya yang diambil.”
Ia menilai pemindahan dana desa ke koperasi tanpa skema tambahan (on top) akan memperlambat pembangunan infrastruktur desa, pelayanan sosial, hingga program kesehatan masyarakat.
Mobil Pickup dari India: Kebijakan Tanpa Urgensi
Kontroversi lain muncul terkait pengadaan kendaraan operasional koperasi. Disebutkan bahwa 105 ribu unit pickup telah dipesan dari India, dan sekitar 1.200 unit sudah tiba di Indonesia.
Bagi Prof. Djohermansyah, langkah tersebut mencerminkan perencanaan yang prematur.
“Usaha belum tumbuh, tapi mobil sudah datang. Seharusnya koperasi berkembang dulu, baru kebutuhan kendaraan mengikuti.”
Dalam logika bisnis koperasi, pertumbuhan aset dilakukan bertahap: mulai dari skala kecil, lalu naik kelas sesuai kapasitas usaha.
Pengadaan besar-besaran di awal justru berisiko menjadi beban, apalagi jika koperasi belum menghasilkan.
Selain itu, ia mempertanyakan mengapa pengadaan dilakukan dari luar negeri di tengah kebutuhan penguatan industri otomotif nasional.
Ancaman Politisasi dan Intervensi Elit Kekhawatiran terbesar Prof. Djohermansyah adalah potensi infiltrasi kepentingan politik dalam struktur kepengurusan koperasi.
Ia mengungkap adanya laporan bahwa di sejumlah daerah, figur-figur berlatar belakang partai mulai masuk sebagai calon pengurus Koperasi Merah Putih.
“Kalau koperasi diisi orang partai tanpa kompetensi manajerial, itu bahaya.
Koperasi itu modalnya kepercayaan.
Kalau pengurus tidak dipercaya anggota, game over.”
Koperasi yang sehat, menurutnya, dipimpin oleh figur yang dipercaya dan memiliki kemampuan administrasi serta manajerial. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa koperasi yang relatif berhasil sering dipimpin oleh guru atau tokoh masyarakat yang memiliki integritas dan kedisiplinan administrasi.
Sebaliknya, jika koperasi dipersepsikan sebagai “proyek negara” atau “proyek elite”, maka rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat akan lemah. Risiko kredit macet, penyalahgunaan aset, hingga pembubaran dini menjadi ancaman nyata.
Lima Tahun untuk Tumbuh, Bukan Satu Musim Politik
Dari pengalaman panjangnya di pemerintahan desa dan pembinaan koperasi, Prof. Djohermansyah menegaskan bahwa koperasi membutuhkan waktu minimal lima tahun untuk menunjukkan pertumbuhan stabil. Bahkan koperasi mapan biasanya matang setelah 10–15 tahun.
“Tahun pertama menata organisasi. Tahun kedua mulai bergerak. Tahun ketiga baru terlihat hasil awal. Tidak bisa instan.”
Karena itu, ambisi membangun koperasi serentak dalam satu periode pemerintahan tanpa kesiapan SDM dan desain kelembagaan yang matang dinilai berisiko tinggi.
Rekomendasi: Fasilitasi, Bertahap, dan Kontekstual Prof. Djohermansyah tidak menolak gagasan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat.
Namun ia menekankan tiga hal krusial:
Pendekatan bottom-up, bukan komando seragam.
Pendanaan tambahan (on top) tanpa memangkas fungsi dasar dana desa.
Seleksi pengurus berbasis kompetensi dan kepercayaan anggota, bebas dari intervensi politik.
Selain itu, standar seragam seperti kewajiban lahan 1.000 meter persegi dan desain bangunan yang identik dinilai terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi lokal, terutama di wilayah perkotaan.
Antara Ideal dan Implementasi
Program Koperasi Merah Putih digagas dengan semangat membangkitkan ekonomi rakyat. Namun tanpa perencanaan matang, pelibatan stakeholder yang luas, serta penghormatan terhadap otonomi desa, kebijakan ini berisiko menjadi proyek administratif yang membebani desa alih-alih memberdayakannya.
“Semangatnya boleh baik. Tapi kebijakan publik harus matang, partisipatif, dan kontekstual. Kalau tidak, yang terjadi bukan pemberdayaan, melainkan kegaduhan.”
Dalam perspektif Prof. Djohermansyah, koperasi tidak boleh lahir sebagai instrumen politik atau proyek seremonial.
Ia harus tumbuh sebagai institusi ekonomi rakyat yang hidup, dipercaya, dan dirawat oleh anggotanya sendiri. Jika prinsip ini diabaikan, sejarah kegagalan koperasi top-down bisa kembali terulang.(*/dteksinews)
Sumber: Prof. Djohermansyah
Editor: Supriyono
