DPRD Morowali Gelar Sidang Paripurna Masa Sidang Tahun 2024-2025

- Penulis

Senin, 15 September 2025 - 09:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dteksinews, Morowali-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali menggelar rapat paripurna penyampaian hasil resses persidangan tahun sidang 2024-2025, pandangan umum fraksi atas penyampaian Ranperda usul Pemerintah Daerah ,Pendapat Bupati atas penyampaian Ranperda insentif DPRD, dan penyampaian Ranperda insentif DPRD.

Rapat sidang berlangsung diruang rapat Kantor DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah  ,dan dipimpin oleh Ketua DPRD Morowali Herdianto Marsuki, hadir pula Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Morowali, Anggota DPRD, dan para Kepal OPD serta hadirin undangan.Senin(15/9/2025).

Sementara itu Ketua DPRD Morowali Herdianto Marsuki menyampaikan, rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut, dari Paripurna sebelumnya, atas penyampaian 4 buah Ranperda usul pemerintah daerah dan 1 buah Ranperda insentif DPRD, yang merupakan sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, pada hari ini kita masih pada tatanan pembicaraan di tingkat pertama, yang mana pemerintah daerah memberikan pendapat atas peran inisiatif DPRD rumah begitu juga sebaliknya Ranperda usul pemerintah daerah akan ditanggapi oleh masing-masing fraksi.

Adapun Ranperda usul Pemerintah Daerah yang akan ditanggapi oleh saksi adalah;

1. Rancangan peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2022 tentang pembentukan susunan perangkat daerah.

2.Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan ruang terbuka hijau

3 Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah

4 Rancangan peraturan daerah tentang limbah bahan bahaya dan racun.ucapnya.

Lanjutnya, sementara itu tanggapan fraksi atas Ranperda usul pemerintah daerah, serta mendapat Bupati atas Ranpenda inisiatif DPR adalah amanah konstitusional yang merupakan bentuk kontrol DPRD dan pemerintah daerah, dalam menyempurnakan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.

Baca Juga:  Polres Morowali Redam Isu Vandalisme di Masjid Nurul Taqwa Bahodopi, Pelaku Anak Dibawah Umur 

Fraksi-fraksi DPRD mempunyai hak membentuk pandangan maupun Pemerintah Daerah mempunyai hak membentuk pendapat atas Ranperda insentif DPRD yang semuanya bertujuan untuk masing-masing memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan Ranperda sebelumnya ditetapkan menjadi Perda serta memastikan bahwa Ranperda tersebut sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Ungkapnya.

Beberapa hal yang penting terkait penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi dan pendapat pemerintah daerah terhadap Ranperda yang masing-masing diusulkan adalah

1. fraksi-fraksi maupun Pemerintah Daerah menyampaikan tanggapan terhadap Ranperda yang diusulkan dalam pembicaraan tingkat pertama baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif termasuk apresiasi dan kritik terhadap materi yang ada.

2. fraksi-fraksi dan pemerintah daerah memberikan saran dan masukan yang konstruktif terkait substansi Ranperda perbaikan redaksi penambahan atau pengurangan pasal serta penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3 tanggapan fraksi dan pendapat pemerintah daerah juga berfungsi sebagai bentuk kontrol DPRD dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebijakan daerah .

4 melalui tanggapan fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah daerah Ranperda yang masing-masing diusulkan diharapkan dapat disempurnakan dan lebih mengakomodir kepentingan berbagai pihak sebelum akhir disahkannya menjadi Perda.

5 tanggapan fraksi dan pendapat pemerintah daerah merupakan bentuk partisipatif DPRD dan pemerintah daerah dalam proses kebijakan daerah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan demikian tanggapan fraksi dan pendapat pemerintah daerah atas Ranperda yang diusulkan memiliki peran penting dalam proses penyusunan kebijakan daerah memastikan bahwa Ranperda tersebut telah melalui proses penyusunan yang komprehensif dan partisipatif sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda,” Ujarnya(pri)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dteksinews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Danrem 132/Tadulako Kunker ke Kodim 1311/Morowali, Perkuat Soliditas dan Semangat Pengabdian Prajurit
Wujud Polri Untuk Masyarakat, Polres Morowali Gelar Bakti Kesehatan 
 PT IMIP Donasikan 136 Kantong Darah
Ramah Tamah  Pemda Morowali Bersama Danrem 132/Tadulako  Berlangsung  Hikmad 
“Jakarta Kecil” Bahodopi, Bupati Iksan Ungkap Masalah Macet dan Sampah
Presiden Prabowo Dorong Transformasi BUMN dan Optimalisasi Aset Negara
Presiden Prabowo,Membuka Jalan Bagi Pendidikan Kelas Dunia di Indonesia.  
Danrem 132/ Tdl Kunker  Koramil 1306-17/ Sausu
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:14 WIB

Danrem 132/Tadulako Kunker ke Kodim 1311/Morowali, Perkuat Soliditas dan Semangat Pengabdian Prajurit

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:44 WIB

Wujud Polri Untuk Masyarakat, Polres Morowali Gelar Bakti Kesehatan 

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:34 WIB

 PT IMIP Donasikan 136 Kantong Darah

Selasa, 23 Juni 2026 - 00:42 WIB

“Jakarta Kecil” Bahodopi, Bupati Iksan Ungkap Masalah Macet dan Sampah

Senin, 22 Juni 2026 - 13:25 WIB

Presiden Prabowo Dorong Transformasi BUMN dan Optimalisasi Aset Negara

Berita Terbaru

Berita

 PT IMIP Donasikan 136 Kantong Darah

Selasa, 23 Jun 2026 - 06:34 WIB