dteksinews, Morowali – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Morowali menggelar rapat tim verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik, bertempat di ruang podcast Badan Kesbangpol, Senin (16/06/25). Kegiatan ini membahas sejumlah agenda strategis terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah serta bantuan keuangan dari APBD.
Adapun agenda utama dalam rapat meliputi:
1. Laporan Pertanggungjawaban Hibah KPU dan Bawaslu
Dilakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan dana hibah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Morowali.
2. Verifikasi Dana Hibah BNN dan FKUB Kabupaten Morowali
Verifikasi administratif dilakukan terhadap penggunaan dana hibah oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
3. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
Diserahkan LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Morowali, Sultanah Hadie, ST, Inspektur Inspektorat Daerah, Afridin, SH, MSA., perwakilan Bawaslu, partai politik penerima bantuan, serta instansi penerima hibah lainnya seperti BNN dan FKUB.
Suasana rapat berlangsung dinamis, dengan diskusi aktif antar peserta, membahas berbagai persoalan teknis dan prosedural dalam pelaporan dan proses verifikasi. Para peserta juga saling memberi masukan untuk penyempurnaan sistem pelaporan hibah dan bantuan keuangan ke depan.
Pihak Kesbangpol menegaskan pentingnya pelaksanaan proses secara terkoordinasi dan matang, berdasarkan petunjuk yang jelas, dan mendorong agar semua pihak berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melangkah, guna mencegah kesalahan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan resmi LHP BPK dari Badan Kesbangpol kepada Inspektorat Daerah, DPRD, dan perwakilan partai politik. Seluruh rangkaian rapat ditutup dengan sesi foto bersama, sebagai bentuk dokumentasi komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(*/PRI)
