dteksinews, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid melalui zoom meeting dan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistisk (BPS) Adininggar Widyasanti, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Sementara itu, hadir juga sejumlah pejabat dari Kemendagri, di antaranya Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni dan Dirjen Adwil Safrizal ZA.
Dalam rapat ini, Mendagri menyebut terdapat dua poin penting, yaitu mendukung Program Strategi Nasional, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertama, hasil diskusi dengan Badan Gizi Nasional, terutama dukungan dari daerah terutama dalam program srategi nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kita perlu dukung. Kami juga sepakat membuat MoU dengan Badan Gizi Nasional dan Kemendagri juga akan memayungi rekan-rekan daerah,” ucap Mendagri.
Sebagai informasi, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri No. 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi. SE tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar lebih optimal.
“Daerah-daerah bisa mengusulkan titik-titik lokasi yang sulit dijangkau oleh mitra. Di sini lah Pemerintah Daerah bisa masuk, Pemerintah Daerah kita harapkan bisa menyiapkan lahan yang bisa digunakan untuk dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis,” kata Mendagri.
Selain Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat sejumlah program strategis dari pemerintah yang perlu diperhatikan Pemda, di antaranya Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Pembangunan 3 juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam kesempatan ini, Mendagri juga membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat mencapai angka 5,02%.
“Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2025 (y-on-y) berada pada angka 4,87%. Pertumbuhan ekonomi nasional ini merupakan hasil kerja keras dari semua daerah juga,” ujar Mendagri.
Mendagri menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh konsumsi rumah tangga dan sangat dipengaruhi oleh daya beli dan uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, Mendagri mengimbau Kementerian/Lembaga Pusat untuk tetap membelanjakan anggaran yang dimiliki meskipun terdapat efisiensi, jika tidak maka akan menimbulkan kurangnya daya beli masyarakat.
“Daerah juga harus segera membelanjakan APBD-nya, harus mencapai target pendapatan yang diasumsikan pada saat membuat APBD dan bisa membelanjakan sesuai yang diasumsikan. Belanja pemerintah adalah tulang punggung karena mendorong peredaran uang di masyarakat dan memancing perusahaan swasta agar ekonomi bergerak,” kata Mendagri.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka yang utama adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah,” sambungnya.
Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, Kemendagri telah merekomendasikan sejumlah langkah guna percepatan pertumbuhan eknomi. Di antaranya, percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah, percepatan investasi, terutama investasi padat karya dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen untuk belanja.
“Rekomendasi lainnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan terakhir mendorong industrialisasi dan hilirisasi,” tutup Mendagri.(*/PRI)
