Rapat Koordinasi Penguatan UMKM di Bidang Kerajinan Nasional,(FOTO:IST)
dteksinews, Jakarta – Penguatan sinergi antara Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Posyandu didorong untuk mendukung berbagai program pemerintah sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Dekranas/ Ketua Umum TP PKK & Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, dalam arahannya pada Rapat Kerja Nasional Pengembangan dan Penguatan UMKM di Bidang Kerajinan Nasional, di Jakarta, Senin (21/09/2026).
Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dengan tetap memperkuat pembagian peran sesuai karakteristik dan keunggulan masing-masing.
“Kolaborasi tersebut dapat mengoptimalkan jejaring dan potensi yang dimiliki untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, penguatan ekonomi lokal, serta pelaksanaan program pemerintah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Tri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Upaya tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, pada kesempatan yang sama.
Menurut Restuardy, arah tersebut juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pada dasarnya tujuan kita sama, yaitu bagaimana melakukan pemberdayaan. Pembangunan yang kita lakukan diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses layanan publik, dan daya saing,” ujar Restuardy.
Menurutnya, pengembangan UMKM dan kerajinan daerah dapat mendukung tujuan tersebut melalui penguatan kapasitas pelaku usaha, pemanfaatan potensi lokal, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar.
Restuardy menambahkan, agar upaya tersebut dapat dilaksanakan secara konkret, program pemberdayaan perlu masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pintu masuk pengalokasian dukungan melalui APBD.
“Dokumen perencanaan menjadi pintu masuk pelaksanaan program. Ketika program tidak tercantum dalam dokumen perencanaan, program tersebut tidak dapat diakomodasi dalam APBD,” ujarnya.(*/pri)
