Prof. Slamet Riadi Guru besar Fisip Untad, terpilih Dewan Pakar DPP IAPA mewakili Untad Palu,(foto:ist)
dteksinews, Solo– Pengurus Pusat dan Dewan Pakar Indonesian Association for Public Administration (IAPA) resmi dilantik dalam agenda Nasional yang digelar di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, pada 9–10 Februari 2026.
Dalam pelantikan tersebut, Prof. Slamet Riadi, Guru besar Fisip Universitas Tadulako (Untad), terpilih sebagai Dewan Pakar DPP IAPA mewakili Untad Palu.
Dia bergabung bersama perwakilan sejumlah perguruan tinggi terkemuka lainnya, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (Unibraw), dan UNS sebagai tuan rumah.
Agenda pelantikan dirangkaikan dengan Seminar Nasional dan diskusi strategis yang menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam forum tersebut, sejumlah catatan penting mengemuka. Salah satu kesimpulan utama seminar menegaskan bahwa kajian kebijakan publik harus terus didorong agar berkontribusi nyata dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Akademisi yang tergabung dalam IAPA diharapkan mampu berperan sebagai policy think tank yang menyajikan analisis kritis serta rekomendasi kebijakan yang objektif dan independen.
Kepada media ini, Slamet mengatakan, IAPA dipandang perlu memposisikan diri sebagai bagian dari social control melalui penguatan diskursus akademik yang mendorong budaya kritis, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pada kesempatan yang sama, ditetapkan Ketua IAPA periode 2026–2028, yakni Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si., dari Universitas Brawijaya. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial dan Politik (LAMSPAK).
Kegiatan nasional ini dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam kepengurusan IAPA, menandai komitmen bersama kalangan akademisi administrasi publik dalam memperkuat kontribusi keilmuan terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kita bersyukur dan berupaya bahwa IAPA akan menjadi wadah strategis bagi para akademisi dan praktisi administrasi publik dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia,” jelasnya.
Kata dia, Peran ini tidak hanya sebatas forum ilmiah, tetapi juga sebagai pusat pemikiran (policy think tank) yang mampu menghadirkan analisis berbasis riset, rekomendasi kebijakan yang terukur, serta gagasan inovatif untuk menjawab tantangan birokrasi modern.
“Kedepan, IAPA diharapkan semakin aktif menjembatani kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah, sehingga hasil-hasil kajian akademik tidak berhenti di ruang seminar, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik,” jelasnya.
Kata dia, dengan dukungan para pakar dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, IAPA berpotensi menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Komitmen tersebut menjadi penting di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang semakin dinamis, di mana kualitas kebijakan publik sangat menentukan arah pembangunan nasional,” pungkasnya.(*/dteksinews)
