Prof. Dr. Slamet Riadi Cante,(FOTO:IST)
dteksinews, Palu– Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sabtu (14/11/2026) beberapa waktu yang lalu, dinilai menjadi alarm penting untuk mengevaluasi kembali sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Pengamat Politik Universitas Tadulako, Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo terkait tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada perlu menjadi perhatian serius seluruh elite politik dan elemen bangsa.
“Pidato Presiden Prabowo merupakan seruan sekaligus peringatan bahwa sistem pemilu, termasuk pilkada langsung, penting untuk dievaluasi,” kata Prof. Slamet.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada langsung selama ini tidak hanya membutuhkan biaya politik yang sangat besar, tetapi juga memiliki sejumlah konsekuensi sosial dan politik. Salah satunya adalah potensi munculnya konflik di tengah masyarakat akibat perbedaan dukungan terhadap pasangan calon.
“Selain biaya politik yang tinggi, kita juga melihat kecenderungan terjadinya konflik sosial antarpedukung pasangan calon. Karena itu, sistem yang ada perlu dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi politisasi birokrasi, terutama ketika calon petahana kembali maju dalam kontestasi pilkada. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan persoalan terhadap netralitas aparatur pemerintahan.
Prof. Slamet menawarkan alternatif sistem pemilihan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Menurut dia, tidak semua daerah harus menggunakan pola pilkada langsung.
Untuk pemilihan gubernur, ia menilai sistem perwakilan melalui DPRD dapat menjadi salah satu pilihan untuk dikaji. Alasannya, gubernur memiliki posisi strategis sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki keterkaitan kuat dengan pemerintah pusat.
“Untuk gubernur bisa dipertimbangkan dipilih oleh DPRD. Sementara untuk bupati dan wali kota dapat diterapkan sistem asimetris, artinya tidak semua daerah harus menggunakan mekanisme pilkada langsung,” jelasnya.
Menurutnya, sistem asimetris memungkinkan pemerintah menentukan mekanisme pemilihan berdasarkan kondisi masing-masing daerah, termasuk kemampuan keuangan daerah, karakteristik wilayah, tingkat kerawanan serta potensi konflik sosial.
Dengan mekanisme tersebut, daerah yang dinilai memiliki kemampuan dan kondisi sosial-politik yang mendukung pilkada langsung tetap dapat melaksanakannya. Sementara daerah dengan keterbatasan fiskal atau tingkat kerawanan tertentu dapat menggunakan sistem perwakilan.
“Dengan sistem perwakilan, penggunaan anggaran politik dapat lebih efisien. Namun tentu saja mekanismenya harus tetap menjamin prinsip demokrasi, keterwakilan dan akuntabilitas,” katanya.
Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan berarti menghilangkan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Sebaliknya, sistem pemilihan perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik Indonesia yang sangat beragam.
Prof. Slamet mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit menentukan bahwa kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Konstitusi menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis. Jadi, pilihan apakah langsung atau melalui mekanisme perwakilan merupakan ruang yang dapat dikaji dalam kerangka demokrasi dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pidato Presiden Prabowo di forum Tanwir Muhammadiyah seharusnya tidak berhenti sebagai wacana politik. Pernyataan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kajian akademik dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan pilkada.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari sistem pemilu dan pilkada yang mampu menghasilkan pemerintahan yang legitimate, efektif, efisien, sekaligus mampu menjaga stabilitas sosial,” pungkasnya.(*)
Editor: Supriyono













