Plh. Dirjen Bina Keuda Minta Pemda Segera Percepat Realisasi Anggaran Pilkada Serentak 2024

- Penulis

Senin, 15 Juli 2024 - 12:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dteksinews,Jakarta – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024. Hal ini ditegaskan Maurits dalam Rapat Asistensi Tahapan Pertama terkait Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Maurits menegaskan, bagi daerah yang sampai saat ini belum menyalurkan seluruh anggaran Pilkada agar segera menyelesaikannya, mengingat urgensi pentahapan Pilkada sudah berjalan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran Pilkada Serentak seharusnya telah selesai disalurkan paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara.

“Selanjutnya dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah Nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024 agar segera melaporkan [penyaluran pendanaan] paling lambat 10 Juli 2024. Namun kami berikan tenggang waktu hingga 26 Juli 2024,” katanya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya memaparkan perkembangan data terkait penyaluran pendanaan Pilkada Serentak per hari Minggu, 14 Juli 2024. Pertama, sebanyak 541 Pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 triliun.

Dari 541 Pemda tersebut, penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD yang telah terealisasi sebanyak Rp22,11 triliun. Jumlah ini terdiri dari 277 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.

Kedua, sebanyak 518 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp8,61 triliun, sedangkan 23 Pemda belum menandatanganinya. Selanjutnya, 518 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp6,31 triliun. “Dengan rincian, 272 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 246 Pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya,” tambahnya.

Baca Juga:  Pemkab Morowali Gelar Pelatihan ESQ, Tingkatkan Kinerja Aparatur

Ketiga, sebanyak 387 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 miliar, sedangkan 158 Pemda belum menandatanganinya. Adapun 200 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 miliar. Rinciannya sebanyak 173 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 23 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.

Keempat, sebanyak 420 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3,00 triliun, sedangkan 125 Pemda belum menandatanganinya. Kemudian, 251 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp1,71 triliun. “Dengan rincian, 204 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 47 Pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD,” ungkapnya.

Berdasarkan data tersebut, Maurits mengingatkan Pemda agar memperhatikan pentingnya peran dan dukungan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang akan segera berlangsung. Pihaknya meminta Pemda berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, serta memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan.

“Menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah,” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan dalam dua tahapan. Adapun tahapan pertama ini melibatkan peserta dari 14 provinsi dan 259 kabupaten/kota di wilayah Sumatra dan Jawa.(***)

Puspen Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dteksinews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lantik Jenderal (P) Moeldoko Ketua Umum PERIKLINDO 2026-2031, Bamsoet Dorong Industri Kendaraan Listrik Jadi Pilar Ketahanan Energi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Imigrasi Morowali Kembali Hadirkan Layanan Paspor di MPP Morowali Utara
IMIP Serahkan TPS3R Labota dan Rusunawa ke Pemkab Morowali
GRD KK-Morowali dan ECHARI Dukung Langkah Pengeluaran Limbah Ban Bekas oleh PT. SMM dan PT. AME
Di Panggung Internasional Seoul, Kepala BKN Perkenalkan Konsep Reformasi ASN Indonesia yang Lebih Humanis dan Digital
Perkuat Pengawasan Intern, Morowali Jadi Tuan Rumah Telaah Sejawat Eksternal APIP se-Sulawesi Tengah
Mau Buat Paspor? Imigrasi Morowali Ingatkan Pemohon  Wajib Membawa Dokumen  Asli
RUPSLB Vale Indonesia Setujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Penyesuaian Anggaran Dasar
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:39 WIB

Lantik Jenderal (P) Moeldoko Ketua Umum PERIKLINDO 2026-2031, Bamsoet Dorong Industri Kendaraan Listrik Jadi Pilar Ketahanan Energi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Kamis, 19 November 2026 - 09:46 WIB

Imigrasi Morowali Kembali Hadirkan Layanan Paspor di MPP Morowali Utara

Kamis, 19 November 2026 - 01:08 WIB

IMIP Serahkan TPS3R Labota dan Rusunawa ke Pemkab Morowali

Rabu, 18 November 2026 - 14:48 WIB

GRD KK-Morowali dan ECHARI Dukung Langkah Pengeluaran Limbah Ban Bekas oleh PT. SMM dan PT. AME

Rabu, 18 November 2026 - 10:05 WIB

Perkuat Pengawasan Intern, Morowali Jadi Tuan Rumah Telaah Sejawat Eksternal APIP se-Sulawesi Tengah

Berita Terbaru

Berita

IMIP Serahkan TPS3R Labota dan Rusunawa ke Pemkab Morowali

Kamis, 19 Nov 2026 - 01:08 WIB