dteksinews, Morowali-Pemerintah Kabupaten Morowali angkat bicara terkait adanya pernyataan salah satu Anggota DPRD yakni Putera Bonewa yang dinilai keliru dan tidak benar.
Diketahui bahwa sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Morowali menyebut kalau Pemerintah Daerah telah melakukan tindakan melawan hukum terkait pengadaan mobil dinas Toyota Alphard dan pembelian mess pemda yang ada di Kota Palu.
Kabag Umum Setkab Morowali yakni Arifin menilai statemen yang dikeluarkan oleh Putera Bonewa terkait dua hal tersebut sangat disayangkan. Karena informasi yang disebutkan olehnya (Putera Bonewa) yang dikonsumsi oleh publik tidak benar adanya.
Kepada awak media, Arifin menjelaskan bahwa pembelian rumah atau bangunan mess pemda yang ada di Jalan Garuda Kota Palu telah sesuai dengan prosedur yang ada.
” Tidak mungkin muncul di buku APBD 2024 kalau tidak melalui proses pembahasan dengan Banggar,” ujarnya, Rabu 25 September 2024 siang.
Ia pun menjelaskan tujuan Pemkab Morowali membeli bangunan baru untuk mess pemda di Kota Palu untuk meminimalisir pengeluaran Pemerintah. Dan mess pemda lama akan dilakukan renovasi dengan konsep homestay.
Ia menjelaskan awalnya Pemkab Morowali mengalokasikan anggaran renovasi bangunan mess pemda sebesar Rp 10 miliar. Namun setelah diertimbangkan, lebih optimal bila pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembelian mess pemda yang baru dengan letak lokasi yang strategis.
” Jadi yang disebut oleh Pak Putera Bonewa Rp 14 miliar itu hoaks, harga yang benar itu pembelian mess pemda sebesar Rp 9 miliar,” bebernya.
Mengenai mobil Alphard, lanjut Arifin, kendaraan dinas yang juga disinggung oleh Putera Bonewa itu juga keliru. Sebab, mobil yang dimaksud tersebut bukanlah kendaraan dinas Bupati Morowali, melainkan kenaraan dinas pejabat Morowali.
” Sehingga, mobil tersebut tidak hanya diperuntukan khusus Bupati, tapi juga untuk pejabat lainnya, seperti Ketua DPRD, Sekda, Sekwan dan lainnya juga bisa menggunakan kendaraan itu saat berkunjung ke Jakarta,” tambahnya.
Mengenai tindakan melawan hukum yang juga disebut oleh Putera Bonewa, Kabag Umum Setkab Morowali ini justru ingin mengetahui aturan mana yang telah dilanggar sehingga disebut tindakan melawan hukum.
Ia pun merasa aneh jika hal tersebut menjadi permasalahan saat ini. Sedangkan pembahasan perubahan anggaran APBD tahun 2024 telah usai dilakukan.***
