Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Sosialisasi SSH dan Standar Biaya 2027 serta Pola Perencanaan dan Pengawasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali,(FOTO:IST)
dteksinews,Morowali – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Bagian Administrasi Pembangunan menggelar Sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH) dan Teknis Daerah Tahun 2027 serta Pola Perencanaan dan Pengawasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Selasa (10/11/2026).
Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Morowali diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Morowali, Asfar, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko Bente, Bungku Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Inspektorat Morowali Ashar M.Ma’ruf, Perwakilan Kepala BPKAD, Kabag Administrasi Pembangunan Wirda Rosanti, S.STP, MPA beserta jajaran dan para Kasubag Program dan Bendahara lingkup Pemkab Morowali.
Dalam sambutan Bupati Morowali yang dibacakannya, disampaikan bahwa selama dua tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Sebagian besar pengecualian itu berakar pada masalah yang sama: belanja yang tidak sesuai standar biaya, kelebihan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pertanggungjawaban yang tidak lengkap. Target kita jelas: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
Asfar menjelaskan kepada para Kasubag Program selaku pintu masuk anggaran, ditekankan bahwa setiap komponen belanja dalam RKA wajib mengacu pada SSH dan Standar Biaya Umum Tahun 2027. Standar biaya adalah batas tertinggi, bukan target yang harus dihabiskan.
Lebih lanjut, ia menuturkan kepada para Bendahara selaku penjaga pintu keluar, diinstruksikan untuk tidak membayar melebihi standar biaya meskipun anggarannya tersedia, meneliti kelengkapan bukti, serta menertibkan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban.
Untuk mencapai WTP, Staf Ahli Asfar menginstruksikan empat hal: Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas kepatuhan anggaran, Bappeda dan BPKAD memverifikasi kesesuaian RKA dengan standar biaya, Inspektorat mengawasi sejak tahap perencanaan, dan seluruh rekomendasi BPK segera dituntaskan termasuk penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.(*/ikp)
