Zulfikar, (FOTO:IST)
PEMBANGUNAN MOROWALI DI TENGAH GEMERLAP INDUSTRI, PETANI MASIH MENUNGGU KEBERPIHAKAN
Oleh :Zulfikar
Morowali— Di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan pertambangan, Kabupaten Morowali terus bergerak menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Namun di balik pertumbuhan tersebut, sektor pertanian dan kehidupan petani tetap membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pertanyaannya sederhana: sejauh mana pertumbuhan ekonomi Morowali berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani?
Pertanyaan tersebut penting diajukan karena sektor pertanian masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Morowali.
Data resmi Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Satu Data Morowali mencatat bahwa pada tahun 2025 pemerintah memiliki data produksi berbagai komoditas pertanian yang bersumber dari kompilasi administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah.
2026: PROGRAM ADA, TETAPI HASILNYA HARUS DIUKUR
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Morowali juga menunjukkan adanya intervensi terhadap sektor pertanian.
Pada 14 Juli 2026, Bupati Morowali menyerahkan bantuan benih padi unggul bersertifikat kepada petani di Desa Lembo Makmur, Kecamatan Bumi Raya.
Pemerintah daerah menyebut bantuan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.
SPI mengapresiasi setiap kebijakan yang benar-benar membantu petani.
Namun, persoalan pembangunan pertanian tidak dapat berhenti pada pertanyaan “apakah ada program?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Berapa luas lahan yang mendapatkan manfaat? Berapa petani yang menerima? Berapa volume bantuan yang disalurkan? Berapa biaya yang dikeluarkan? Dan berapa besar peningkatan produktivitas yang dihasilkan setelah program tersebut dilaksanakan?
Sebab, program pemerintah pada akhirnya harus dapat diukur melalui hasil.
Petani membutuhkan jalan usaha tani yang dapat digunakan, pupuk dan sarana produksi yang tersedia, benih yang tepat, teknologi, pendampingan, akses pasar serta infrastruktur pertanian yang mendukung kegiatan produksi Jalan usaha tani, misalnya, bukan sekadar pembangunan fisik.
Bagi petani, jalan tersebut menentukan kemudahan membawa pupuk dan sarana produksi menuju lahan sekaligus mengangkut hasil panen keluar dari lahan. Persoalan akses akan berpengaruh langsung terhadap biaya produksi dan pendapatan petani. Hal tersebut juga menjadi salah satu persoalan yang disoroti SPI Cabang Morowali.
LALU, BAGAIMANA DENGAN SILPA Rp848,77 MILIAR?
Persoalan keberpihakan terhadap petani menjadi semakin relevan ketika publik menyoroti persoalan tata kelola anggaran Kabupaten Morowali.
SPI memahami bahwa SiLPA bukan berarti uang yang dapat secara langsung dipindahkan atau dibagikan kepada sektor pertanian. Penggunaan SiLPA tetap memiliki mekanisme dan ketentuan penganggaran.
Namun, besarnya SiLPA tetap relevan untuk dipertanyakan dari sudut pandang kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD
Jika pemerintah masih menghadapi kebutuhan dasar petani—mulai dari jalan usaha tani, sarana produksi, produktivitas, hingga infrastruktur pertanian—sementara pada saat yang sama terdapat SiLPA dalam jumlah sangat besar, maka pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik.
Apakah kebutuhan petani belum tertangani karena anggarannya tidak tersedia, atau karena perencanaan dan pelaksanaan programnya belum efektif?
Inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab secara terbuka.
Jangan sampai pemerintah memiliki anggaran, memiliki data petani, memiliki data produksi, memiliki program pertanian, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi petani tetap berulang setiap tahun.
ZULFIKAR: JANGAN HANYA UKUR PEMBANGUNAN DARI INDUSTRI
Zulfikar, Kepala Divisi Advokasi dan Badan Aksi Tani Indonesia Cabang Morowali, menilai pembangunan Morowali harus dilihat secara lebih menyeluruh.
«“Kami tidak sedang mempertentangkan industri dengan pertanian. Industri boleh tumbuh dan investasi boleh berkembang. Tetapi pertumbuhan industri tidak boleh membuat pemerintah lupa bahwa ada petani yang membutuhkan jalan menuju lahannya, pupuk, benih, sarana produksi dan kepastian pasar.”»
Menurut Zulfikar, keberadaan program pertanian pada 2025 dan 2026 harus diapresiasi, tetapi pemerintah juga harus berani membuka ukuran keberhasilannya kepada publik.
«“Kalau pemerintah mengatakan ada program untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kami ingin melihat datanya. Berapa petani yang menerima manfaat, berapa luas lahan yang mendapatkan intervensi, berapa anggarannya dan apa hasilnya. Jangan hanya berhenti pada seremoni penyerahan bantuan.”»
Ia juga menyoroti persoalan SiLPA.
«“Kami tidak mengatakan bahwa SiLPA adalah uang yang bisa langsung diberikan kepada petani. Itu bukan persoalannya. Yang kami pertanyakan adalah efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kalau kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum selesai, pemerintah harus menjelaskan mengapa anggaran yang sudah direncanakan belum seluruhnya mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan rakyat.”»
SPI MINTA EVALUASI TERBUKA SEKTOR PERTANIAN
Atas kondisi tersebut, SPI Cabang Morowali mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan evaluasi terbuka terhadap kebijakan dan program sektor pertanian.
SPI meminta pemerintah daerah:
1. Membuka data realisasi program pertanian tahun 2025 dan pelaksanaan program tahun 2026, termasuk jumlah penerima, luas lahan yang mendapatkan intervensi dan besaran anggaran.
2. Membuka data produksi pertanian 2025 secara lebih komprehensif agar masyarakat dan organisasi petani dapat melihat perkembangan setiap komoditas dan wilayah.
3. Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani berdasarkan kebutuhan riil petani dan kondisi lapangan.
4. Memastikan akses petani terhadap pupuk, benih, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi lainnya.
5. Menjelaskan indikator keberhasilan program pertanian 2026, bukan hanya jumlah bantuan yang disalurkan tetapi juga dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan petani.
6. Melakukan evaluasi terhadap besarnya SiLPA dan menjelaskan kepada publik faktor yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara optimal serta langkah perbaikannya.
7. Melibatkan organisasi petani dalam perencanaan pembangunan pertanian, sehingga kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan data administratif tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
MOROWALI TIDAK BOLEH HANYA KAYA KARENA INDUSTRI
Morowali boleh dan harus terus berkembang.Industri boleh tumbuh. Investasi boleh meningkat. Infrastruktur kawasan industri boleh semakin maju.
Tetapi pembangunan daerah tidak boleh menghasilkan kesenjangan perhatian antara sektor industri dengan sektor pangan.
Petani yang menghasilkan pangan dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian juga memiliki hak yang sama untuk merasakan pembangunan.
Sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan sebelumnya, pembangunan yang baik bukan hanya tentang besarnya investasi, tetapi tentang kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
“Morowali boleh menjadi daerah industri, tetapi jangan membelakangi pertanian. Jangan sampai pembangunan terlihat megah dari luar, sementara petani di pelosok masih kesulitan mengakses lahannya sendiri.
Pemerintah harus hadir bukan hanya dalam bentuk program dan seremoni, tetapi hadir dengan hasil yang bisa dirasakan petani,” tegas Zulfikar.
Morowali tidak cukup hanya menjadi daerah yang kaya secara ekonomi. Morowali juga harus mampu memastikan petaninya produktif, sejahtera dan memiliki masa depan.
Pertanian bukan sektor pelengkap pembangunan Morowali. Petani adalah bagian penting dari masa depan Morowali.(***)
.
