Merdeka Institute: Kongres Persatuan PWI 2025 Rentan Konflik dan Gesekan

- Penulis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 05:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar

 

 

dteksinews, Jakarta — Lembaga riset Merdeka Institute melihat indikasi munculnya benih-benih konflik menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Cikarang, Jawa Barat, 29 – 30 Agustus 2025.

Hal itu terlihat dari munculnya dua bakal calon Ketua Umum PWI periode 2025 – 2030 yang sudah mendaftar ke panitia pendaftaran. Kedua kandidat tersebut adalah Hendry Ch. Bangun dan Akhmad Munir.

Hendry Ch. Bangun adalah Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung tahun 2023. Sementara, Akhmad Munir adalah Direktur Utama LKBN Antara.

“Kalau sampai batas akhir pendaftaran kandidatnya hanya dua, ini akan memunculkan kristalisasi dua kubu yang selama ini bersitegang, yakni kubu Hendry dan kubu Zulmansyah,” ujar Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Agustus 2025.

Akhmad Munir, kata Mulia, meski termasuk sosok yang bebas konflik dan bukan berasal dari salah satu dari dua kubu yang berseteru, tapi di barisan pendukungnya ada Zulmansyah Sekedang, Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta tahun 2024.

Baca Juga:  Presiden Prabowo,Membuka Jalan Bagi Pendidikan Kelas Dunia di Indonesia.  

“Isu lama perseteruan kubu Hendry dan kubu Zulmansyah tak terelakkan bakal mengemuka. Padahal, Kongres Persatuan tujuannya untuk menyatukan dua kubu yang berseteru itu. Ini menjadi jauh panggang dari api. Rentan muncul gesekan dan konflik,” tutur Mulia.

Untuk menetralisir kemungkinan tersebut, Mulia berharap muncul minimal satu lagi kandidat yang berasal dari luar kubu yang berseteru. “Ini pilihan yang paling realistis untuk persatuan PWI,” tegasnya.

Benih kembalinya perseteruan dua kubu ini, kata Mulia, sejatinya dimulai dengan munculnya persyaratan minimal 20% dukungan PWI tingkat provinsi atau sekitar 8 provinsi.

“Syarat ini seperti pengkondisian munculnya dua kubu yang selama ini berseteru, dan meminimalisir munculnya kandidat independen. Karena PWI-PWI provinsi yang ada masing-masing berada di salah satu dari dua kubu itu,” ujar Mulia.

Tapi, Mulia tetap berharap, Kongres Persatuan PWI berjalan dengan lancar, dan berhasil memilih kandidat Ketua Umum PWI periode 2025 – 2030 yang mampu menjadi penerus aspirasi anggotanya. (*/PRI)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dteksinews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

HUT Desa Makarti Jaya ke-33, Bupati Iksan Apresiasi Kebersamaan Warga Antardusun
Ketua Bhayangkari Sulteng Bagikan 100 Paket Sembako untuk Warga Bungku Tengah
Kapolda Sulteng Tekankan Fasilitas Polres Morowali Jadi Ruang Sinergi Polri, Instansi Vertikal, TNI, dan Tokoh Masyarakat
JMSI Sulteng Siapkan Raker dan Dialog Publik Bersama HIPKA Sulteng
Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen, Dorong Terjadi Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Pemisahan Pilpres dan Pileg
Babinsa Koramil Bahodopi Sigap! Bantu Padamkan Kebakaran Rumah Kost di Desa Fatufia
Hadiri Peresmian  Fasilitas Polres Morowali, Ini Pesan Bupati Iksan
Kapolda Sulteng Resmikan 5 Fasilitas Polres Morowali  
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 14:43 WIB

HUT Desa Makarti Jaya ke-33, Bupati Iksan Apresiasi Kebersamaan Warga Antardusun

Sabtu, 19 September 2026 - 12:33 WIB

Ketua Bhayangkari Sulteng Bagikan 100 Paket Sembako untuk Warga Bungku Tengah

Sabtu, 19 September 2026 - 12:23 WIB

Kapolda Sulteng Tekankan Fasilitas Polres Morowali Jadi Ruang Sinergi Polri, Instansi Vertikal, TNI, dan Tokoh Masyarakat

Sabtu, 19 September 2026 - 11:52 WIB

JMSI Sulteng Siapkan Raker dan Dialog Publik Bersama HIPKA Sulteng

Sabtu, 19 September 2026 - 07:09 WIB

Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen, Dorong Terjadi Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Pemisahan Pilpres dan Pileg

Berita Terbaru