Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman,(FOTO: IST)
dteksinews, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penguatan dolar tidak otomatis mengancam kehidupan masyarakat desa. Menurutnya, desa memiliki daya tahan ekonomi yang kuat karena ditopang sektor riil, terutama pertanian. Di tengah ketidakpastian global, pertanian justru menjadi bantalan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan lonjakan ekspor.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026), Mentan Amran menjelaskan bahwa meskipun terdapat pengaruh terhadap beberapa komoditas impor seperti kedelai dan bawang putih, namun secara keseluruhan sektor pertanian nasional berada dalam kondisi kuat karena mayoritas kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Dampak ada, beli BBM, tetapi ingat BBM subsidi kan tidak naik. Pupuk turun. Itulah yang dimaksud Bapak Presiden bahwa ada dampaknya, iya, tetapi dampak positifnya khususnya di desa, dampak positifnya jauh lebih tinggi,” kata Amran.
Ia menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor pertanian Januari-Desember 2025 sebesar Rp756,59 triliun meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun sekitar Rp41 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanian kini menjadi bantalan utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Ekspor kita naik Rp166 triliun, impornya turun Rp41 triliun. Ini data BPS, boleh dicek,” ujarnya.
Menurut Mentan Amran, yang paling penting adalah kebutuhan dasar masyarakat Indonesia sesungguhnya tersedia di desa. Beras berasal dari sawah petani, telur dan ayam dipasok peternakan rakyat, cabai dan bawang berasal dari kebun petani, sementara energi nasional juga ditopang sawit Indonesia.
Oleh karena itu, ketika dolar menguat, masyarakat tidak otomatis panik karena Indonesia memiliki kekuatan pangan domestik yang besar sebagai penyangga ketahanan nasional.
“Desa adalah pertanian. Dampak positifnya jauh lebih tinggi,” tegasnya.
Selain beras, Indonesia juga memiliki banyak sumber pangan alternatif sebagai substitusi komoditas impor, mulai dari singkong, sagu, jagung, sorgum, pisang, hingga berbagai umbi-umbian lokal yang selama ini menjadi kekuatan pangan nasional.
Pemerintah menilai kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan krisis 1997–1998. Saat itu, stok beras pemerintah pada Februari 1998 hanya sebesar 893 ribu ton di tengah El Nino dan gagal panen. Akibatnya pemerintah mengimpor besar-besaran saat nilai tukar rupiah anjlok tajam dan inflasi meledak di atas 70 persen.
Kini kondisinya berbalik. Cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 5 juta ton, produksi nasional surplus, dan impor beras medium praktis dihentikan. Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi fondasi kuat menghadapi gejolak global.
“Sekarang setiap ada krisis apa pun kondisi apa pun pasti ada plus minus. Sekarang di mana kecerdasan kita
memanfaatkan situasi ini. Katakanlah bawang putih ada pengaruhnya, tetapi berapa komoditas kita ekspor,” terangnya.
Berdasarkan perkembangan terbaru neraca pangan nasional, dari 11 komoditas strategis yang ditangani pemerintah, sebanyak 8 komoditas kini telah mencapai kondisi swasembada atau tidak memerlukan impor reguler, bahkan sebagian mulai memasuki pasar ekspor. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan sawit sebagai basis energi domestik. Jagung pakan bahkan disebut telah berhenti impor sejak 2025 karena produksi nasional dinilai mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah tetap mempercepat upaya swasembada untuk komoditas yang masih bergantung impor seperti bawang putih dan kedelai. Untuk bawang putih, pemerintah mendorong perluasan tanam melalui wajib tanam importir, penguatan benih nasional, dan pengembangan kawasan produksi baru. Sedangkan untuk kedelai, pemerintah memperluas areal tanam berbasis korporasi petani, optimasi lahan, penggunaan benih unggul, serta penguatan kemitraan dengan industri pangan nasional.
Selain swasembada, pemerintah juga fokus memperkuat hilirisasi komoditas pangan dan perkebunan agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Hilirisasi dinilai menjadi strategi penting meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus memperkuat ekonomi nasional menghadapi tekanan eksternal.
Pemerintah saat ini mendorong hilirisasi kelapa, kakao, kopi, mete, lada, sawit, hingga berbagai komoditas pangan strategis menjadi produk olahan bernilai tinggi.
Sebagai contoh, nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini berkisar Rp20–26 triliun per tahun. Namun melalui hilirisasi menjadi produk turunan seperti virgin coconut oil (VCO), santan industri, coconut milk, charcoal, hingga pangan olahan, nilainya diproyeksikan melonjak hingga sekitar Rp60 triliun dalam jangka panjang. Sawit juga disebut menjadi contoh keberhasilan hilirisasi nasional, di mana mayoritas ekspor Indonesia kini berasal dari produk turunan seperti biodiesel, oleokimia, margarin, dan minyak goreng.
Mentan Amran menegaskan, Indonesia saat ini tidak hanya sedang membangun ketahanan menghadapi gejolak global, tetapi juga membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru berbasis desa, pertanian, pangan, energi, dan industri hilir nasional.
Ia menambahkan, ketika desa mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dan hasil pertanian diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri, maka penguatan dolar justru dapat menjadi peluang untuk memperbesar ekspor dan memperkuat ekonomi nasional.(***)
Sumber:Kementan RI
Editor: Supriyono
