Bambang Soesatyo,(kiri) menerima kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini di Blackstone Lounge,(FOTO:IST)
dteksinews, Jakarta— Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menerima kunjungan persahabatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini di Blackstone Lounge Jakarta. Dalam pertemuan persahabatan tersebut Bamsoet mendorong peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Maroko guna menghasilkan investasi, peningkatan ekspor, penguatan industri, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja di dalam negari. Peluang tersebut semakin terbuka setelah Indonesia dan Maroko mengaktifkan kembali perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) yang ditargetkan dapat diselesaikan secara komprehensif pada tahun 2027.
Perundingan perdagangan kedua negara sebelumnya telah dimulai sejak 2018, namun sempat mengalami jeda. Karena itu, reaktivasi perundingan yang dilakukan pada tahun 2026 harus dimanfaatkan untuk menghasilkan akses pasar yang lebih luas dan mengurangi berbagai hambatan perdagangan. Terlebih Maroko memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk ke Afrika, Eropa dan kawasan Mediterania, sementara Indonesia memiliki akses ke pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa.
“Hubungan Indonesia dan Maroko sudah memiliki fondasi diplomatik yang kuat. Sekarang waktunya hubungan itu ditingkatkan menjadi kemitraan ekonomi strategis. Diplomasi harus menghasilkan transaksi bisnis, transaksi bisnis harus berkembang menjadi investasi, investasi harus memperkuat industri, dan pada akhirnya menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet saat menerima Duta Besar Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini di Jakarta, Selasa (22/9/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, data Kementerian Perdagangan menunjukkan peluang pengembangan hubungan ekonomi kedua negara masih sangat besar. Perdagangan Indonesia–Maroko pada tahun 2025 tercatat sekitar US$235 juta, dengan ekspor Indonesia sekitar US$154,9 juta dan impor dari Maroko sekitar US$80,1 juta. Indonesia membukukan surplus sekitar US$74,8 juta. Namun, nilai tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia maupun peluang pasar Maroko. Sejumlah produk Indonesia yang berpotensi dikembangkan antara lain minyak nabati dan produk olahannya, karet dan turunannya, alas kaki, tekstil, mesin dan peralatan listrik, kopi, teh serta rempah-rempah. Dari Maroko, Indonesia memiliki kebutuhan terhadap antara lain pupuk, aluminium dan bahan baku industri.
“Angka perdagangan sekitar US$235 juta itu harus kita lihat sebagai titik awal. Potensinya masih jauh lebih besar. Indonesia memiliki banyak produk yang kompetitif, sementara Maroko memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Karena itu, kita perlu mengubah pola pikir dari sekadar menjual barang ke Maroko menjadi membangun ekosistem bisnis bersama. Kalau produk Indonesia bisa diproduksi, didistribusikan atau dikembangkan dari Maroko untuk masuk ke pasar Afrika, nilai ekonominya akan jauh lebih besar,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, contoh paling nyata bahwa Maroko dapat berfungsi sebagai basis ekspansi Indonesia ke pasar regional adalah investasi PT Indofood Sukses Makmur melalui PT Salim Wazaran Maghribi di Tiflet. Pabrik mi instan tersebut telah beroperasi sejak tahun 2010, mempekerjakan sekitar 400 karyawan, dan produknya telah dipasarkan ke Maroko serta sejumlah negara lain, antara lain Qatar, Tunisia, Mauritania, Lebanon dan Sierra Leone. Pabrik tersebut juga telah memiliki sertifikasi HACCP dan sertifikasi halal dari IMANOR.
“Model seperti pabrik Indofood di Maroko harus diperbanyak dan dikembangkan. Ini contoh bahwa investasi di luar negeri dapat menjadi bagian dari strategi ekspor. Produk Indonesia diproduksi atau dikembangkan di Maroko, kemudian menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi kita tidak berpikir sempit bahwa investasi hanya berarti modal asing masuk ke Indonesia. Perusahaan Indonesia juga harus berani keluar, membangun pasar, membangun jaringan distribusi, dan membawa merek nasional ke kawasan yang selama ini belum tergarap maksimal,” jelas Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menguraikan, peluang kerja sama juga terbuka lebar di sektor industri bernilai tambah. Kementerian Perindustrian pada tahun 2026 mengidentifikasi peluang kerja sama Indonesia–Maroko dalam sektor dirgantara, industri halal, farmasi dan energi baru terbarukan. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam rantai pasok. Indonesia memiliki basis manufaktur dan pasar domestik yang besar, sedangkan Maroko memiliki akses geografis ke Afrika Utara dan Mediterania. Di sisi bahan baku, Maroko juga memiliki komoditas strategis seperti fosfat dan aluminium yang dibutuhkan industri.
“Yang kita kejar harus industri bernilai tambah. Jangan sampai Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, kemudian produk jadinya kembali masuk dengan harga jauh lebih mahal. Kerja sama dengan Maroko harus diarahkan pada produksi bersama, pengolahan bahan baku, riset, transfer teknologi dan pembangunan rantai pasok. Sektor dirgantara, farmasi, energi baru terbarukan, makanan, kosmetik halal dan manufaktur memiliki peluang untuk dikembangkan secara konkret,” tegas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, peningkatan hubungan ekonomi RI–Maroko harus melibatkan pelaku usaha secara langsung. Pemerintah, KADIN, asosiasi industri, perbankan, perusahaan logistik, eksportir, perusahaan teknologi dan UMKM perlu ditempatkan dalam satu ekosistem agar setiap kesepakatan bilateral memiliki tindak lanjut yang terukur. Pengalaman misi dagang Indonesia ke Maroko pada tahun 2024 menunjukkan potensi tersebut cukup konkret. Sembilan perusahaan Indonesia yang mengikuti misi dagang menghasilkan potensi transaksi sekitar US$16,98 juta atau sekitar Rp276 miliar dari sektor perikanan olahan, makanan, rempah, briket dan batu bara.
“Ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon mitra di Maroko, peluang bisnisnya muncul. Karena itu, diplomasi ekonomi harus semakin kongkret. Jangan berhenti pada pertemuan pejabat dan penandatanganan nota kesepahaman. Harus ada business matching yang rutin, pendampingan eksportir, pembiayaan, informasi pasar, kemudahan sertifikasi, penguatan logistik dan evaluasi berkala terhadap setiap kesepakatan,” pungkas Bamsoet. (*)
Sumber: Bamsoet
Editor:Supriyono
