Slamet Riadi Cante,(FOTO:IST)
MENATAP MAKNA KEMERDEKAAN (Refleksi Kritis Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan)
Oleh : Slamet Riadi Cante.
PENDAHULUAN
Pertanyaan mendasar tentang status kemerdekaan bangsa sering kali disederhanakan sebagai momen lepasnya teritorial dari cengkeraman terhadap penjajah secara fisik. Namun, dalam diskursus tata kelola publik modern, substansi kemerdekaan, masih terkesan jauh melampaui batas seremonial pengibaran bendera. Kemerdekaan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu memerdekakan warganya dari kemiskinan struktural, ketimpangan akses, serta diskriminasi pelayanan publik.
Ketika kita merenungkan kembali perjalanan republik, indikator objektif menunjukkan bahwa delapan puluh satu tahun Indonesia telah merdeka secara de jure dan de facto sebagai entitas berdaulat di panggung internasional.Namun demikian yang menjadi pertanyaan “Apakah negeri ini sudah merdeka?”ketika diletakkan di bawah lensa *Public Policy* dan keadilan distributif, jawabannya masih menuntut refleksi yang lebih jujur dan mendalam.Bahwa kemerdekaan kita hari ini adalah kemerdekaan yang masih berproses dan berjarak dari cita-cita paripurna Pembukaan UUD 1945. Indonesia telah
merdeka dari penjajahan, namun masih berjuang untuk melawan ketimpangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga riset independen memberikan potret dualistik mengenai kemerdekaan substantif di Indonesia. Di satu sisi, capaian makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif dan ekspansi infrastruktur yang masif. Namun, di sisi lain, ketimpangan struktural masih menjadi batu sandungan.
Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin berada pada kisaran 9% hingga 9,3% dari total populasi. Angka ini merepresentasikan puluhan juta jiwa yang masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan dasar harian.
Rasio Gini masih bertahan diangka 0,38 hingga 0,39 Angka ini mengindikasikan bahwa kue pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara merata, kekayaan masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok elit dan wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa . Meskipun IPM nasional terus merangkak naik ke kategori tinggi di atas *74* disparitas kualitas pendidikan dan layanan kesehatan antara kawasan perkotaan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih sangat mencolok.
Hambatan Struktural kemerdekaan substantif belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Jawabannya terletak pada tata kelola pemerintahan (*governance*). Kemerdekaan administratif diuji ketika birokrasi, yang seharusnya menjadi instrumen pembebasan dan pelayan publik, kerap terjebak dalam disfungsi struktural.
Praktik rente, kolusi, dan korupsi sistemik( *Patologi Birokrasi*)telah menggerogoti anggaran publik yang idealnya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, untuk sektor pendidikan, dan kesehatan. Korupsi merupakan bentuk “penjajahan gaya baru” yang merampas dan menggorogiti hak warga negara. Penanganan krisis multidimensionalmulai dari mitigasi bencana ekologis akibat perubahan iklim hingga pengentasan kemiskinan ekstrem sering kali terkendala oleh ego sektoral antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat sipil. Beberapa
kebijakan Publik cukup populis ketika tahapan perumusan, namun cenderung mengalami distorsi pada tahapan eksekusi lapangan. Hal ini diakibatkan lemahnya komitmen dan integritas para Aktor aktor kebijakan.
*Menuju Kemerdekaan Paripurna* Secara politik, negeri kita telah merdeka , akan tetapi belum sepenuhnya merdeka secara struktural dan kesejahteraan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada reformasi yang bersifat mendasar:
*Pertama* Reformasi Birokrasi Berbasis Akuntabilitas Kinerja Birokrasi sejatinya bertransformasi dari budaya “melayani penguasa” menjadi “melayani publik” secara transparan, dan berbasis meritokrasi, serta bebas dari intervensi politik transaksional.
*Kedua* Kebijakan Fiskal yang Berpihak pada Keadilan Distributif: Alokasi anggaran negara (*state budget*) harus difokuskan pada penguatan desentralisasi fiskal yang efektif, khususnya terhadap daerah-daerah yang masih berkategori miskin .Selain itu mempercepat transisi energi yang berkeadilan, dan memperluas akses jaminan sosial secara universal.
*Ketiga* Penguatan Ketahanan Kolaboratif: Membangun ekosistem kebijakan publik yang melibatkan sinergi antara akademisi, sektor swasta, pemerintah, masyarakat dan komunitas lokal lainnya dalam merumuskan solusi atas masalah struktural yang terjadi di daerah. *Penutup*
Untuk menjawab pertanyaan bahwa apakah negeri kita telah merdeka , bukan berarti mengingkari hasil capaian yang telah diraih oleh para pendiri bangsa dan generasi penerus. Akan tetapi bagaimana agar seluruh elemen bangsa untuk kembali mengevaluasi arah perjalanan bangsa, dan menegaskan bahwa kemerdekaan yang sejati bukan sekadar telah terbebas dari belenggu penjajahan , akan tetapi bagaimana menegakkan nilai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . SEMOGA .
( Penulis dosen FISIP UNTAD bidang kajian Kebijakan Publik )
