Lewat Dialog, Massa Aksi Morowali Sampaikan Tujuh Tuntutan Secara Tertib

- Penulis

Selasa, 2 September 2025 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dteksinews, Morowali-Pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Morowali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhasil meredam massa aksi melalui dialog terbuka. Demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Morowali Menggugat di halaman Kantor DPRD Morowali, Selasa (2/9), berlangsung aman, damai, dan tertib.

“Hari ini kita menyaksikan sebuah pergerakan luar biasa. Momentum ini bukan sekadar suara mahasiswa, tetapi juga suara rakyat, suara kita semua. Sebagai Bupati, saya hanya memiliki satu keinginan: bagaimana aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik, didengar, dan diwujudkan secara nyata,” ujar Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf.

Iksan mengapresiasi kehadiran massa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib, sekaligus memberi penghargaan atas komitmen menjaga situasi tetap kondusif.

“Morowali adalah tanah yang kita cintai bersama. Orasi boleh dilakukan, aspirasi boleh disuarakan, tetapi kita semua dituntut menjaga perdamaian,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Morowali, Hardianto Marzuki, menegaskan lembaga legislatif akan selalu berdiri bersama rakyat.

Baca Juga:  Anak Wartawan Lulus Jadi Polisi, Keluarga Bangga dan Berharap Jadi Bhayangkara yang Amanah

“Kami sebagai perwakilan rakyat bukanlah siapa-siapa tanpa kepercayaan masyarakat. Posisi kami adalah mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk isu nasional, kami mendukung aspirasi masyarakat, sementara isu-isu daerah segera kami tindak lanjuti, bahkan sebagian sudah dalam proses,” jelas Hardianto.

Adapun dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan, yaitu:

1. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

2. Melaksanakan reformasi partai politik secara total.

3. Merevisi kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja agar lebih berpihak pada buruh dan pekerja.

4. Melaksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh.

5. Menolak impunitas pelaku pelanggaran HAM.

6. Menolak revisi KUHAP yang dinilai mengancam demokrasi.

7. Membebaskan massa aksi yang ditangkap di berbagai daerah tanpa syarat.(*/PRI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel dteksinews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hadiri HUT ke-70, Bamsoet Apresiasi Peluncuran Delapan Buku Yusril Ihza Mahendra sebagai Warisan Intelektual Bangsa
Kepala BKN: Vaksinasi HPV Bukti Konkrit BKN Peduli Kesehatan dan Produktivitas ASN Perempuan
Kecelakaan Kerja di Bungku Tengah, Polisi Imbau Penerapan K3
Presiden Prabowo Subianto, Sambut Kunker Perdana  Menteri  Australia 
Pemeriksaan LKPD Morowali TA 2025 Dimulai, BPK Fokus pada SPI dan Tindak Lanjut Opini WDP
Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Morowali  
Pemkab Morowali Gelar Entry Meeting Bersama BPK  
Panglima TNI : Penugasan Misi Perdamaian Dunia Bukan Hanya Menjaga Citra TNI Tetapi Juga Harumnya Negara Indonesia
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 Februari 2026 - 08:00 WIB

Hadiri HUT ke-70, Bamsoet Apresiasi Peluncuran Delapan Buku Yusril Ihza Mahendra sebagai Warisan Intelektual Bangsa

Sabtu, 7 Februari 2026 - 06:25 WIB

Kepala BKN: Vaksinasi HPV Bukti Konkrit BKN Peduli Kesehatan dan Produktivitas ASN Perempuan

Sabtu, 7 Februari 2026 - 02:26 WIB

Kecelakaan Kerja di Bungku Tengah, Polisi Imbau Penerapan K3

Jumat, 6 Februari 2026 - 13:08 WIB

Presiden Prabowo Subianto, Sambut Kunker Perdana  Menteri  Australia 

Jumat, 6 Februari 2026 - 12:47 WIB

Pemeriksaan LKPD Morowali TA 2025 Dimulai, BPK Fokus pada SPI dan Tindak Lanjut Opini WDP

Berita Terbaru