dteksinews, Jakarta-Komitmen menjaga integritas dan profesionalisme kembali ditegaskan Polri melalui penegakan kode etik terhadap anggotanya. Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11), terduga pelanggar AS dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat teknologi untuk penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan, keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal sekaligus memastikan setiap personel bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Dalam sidang yang berlangsung hingga malam hari itu, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH.
Namun, AS telah mengajukan banding sehingga putusan selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku. Polri menegaskan, penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagai wujud keseriusan institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tutur Kadiv Humas Polri.(***)
Sumber: Humas Polri
