Aktivitas PT Azka Mandiri Energi,(FOTO:IST)
dteksinews, Palu— Kuasa hukum PT Azka Mandiri Energi, Irmayani, S.H., membantah tudingan yang menyebut Jetty milik perusahaan tersebut tidak memiliki izin operasional dari kementerian terkait.
Irmayani menegaskan, PT Azka Mandiri Energi telah mengantongi izin operasional Terminal Khusus (Tersus) dari Kementerian Perhubungan sejak 2023. Menurutnya, izin tersebut memiliki masa berlaku selama lima tahun.
Pernyataan itu disampaikan Irmayani saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, menanggapi pernyataan Direktur EN IPMA, Sulkarnain, yang sebelumnya mempersoalkan legalitas operasional Jetty PT Azka Mandiri Energi.
«“Tuduhan bahwa Jetty PT Azka Mandiri Energi tidak memiliki izin operasional dari kementerian terkait adalah tidak benar,” ujar Irmayani.»
Ia meminta setiap pihak yang menyampaikan informasi mengenai legalitas perusahaan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan agar informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan.
“Seharusnya bisa bertanya terlebih dahulu kepada PT Azka Mandiri Energi sebelum menerbitkan berita. Setiap berita yang dimuat harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Persoalan Ban Bekas
Selain persoalan izin Jetty, Irmayani juga memberikan penjelasan mengenai aktivitas pemuatan ban bekas di Jetty PT Azka Mandiri Energi.
Menurut dia, kegiatan tersebut berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, termasuk perdagangan bahan bakar padat, cair, gas, dan bahan bakar lainnya. Ban bekas tersebut, kata dia, dikelola bersama PT Sarita Mitra Mulia untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku energi.
“Ban bekas ini bukan untuk dijadikan kerajinan tangan atau sekadar ditimbun, melainkan untuk dikelola menjadi bahan bakar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan pemuatan tersebut menurut pihak perusahaan telah disesuaikan dengan peruntukan usaha dan izin operasional Jetty yang dimiliki PT Azka Mandiri Energi.
Bantah Dugaan Gratifikasi
Terkait tudingan adanya gratifikasi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Irmayani juga membantah tuduhan tersebut.
Ia menegaskan, penerbitan SPB dilakukan setelah proses pemuatan memenuhi prosedur yang berlaku dan menyatakan tidak terdapat pemberian gratifikasi kepada pihak syahbandar.
“Tidak benar ada gratifikasi. Kami menjalankan proses pemuatan sesuai prosedur dan SPB diterbitkan setelah proses pemuatan selesai dilaksanakan,” tegasnya.
Irmayani juga menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baik PT Azka Mandiri Energi.
“Kami akan mengambil langkah hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.(***)
