dteksinews, Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan polemik ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menegaskan, Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran kembali menempuh jalur hukum tersebut. Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, justru mencerminkan pandangan hukum Presiden.
“Pak Yusril itu paling benar. Tidak ada (Prabowo sarankan Gibran ke PTUN). Pak Yusril yang benar, karena dia berdiskusi dengan Bapak Presiden tadi. Saya ada di situ,” kata Syahganda, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Gibran mengaku mendapat sejumlah masukan dari Prabowo setelah keduanya bertemu di Jakarta. Salah satu saran yang disampaikan Presiden, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari SD hingga S1. Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Namun, pernyataan Gibran tersebut berseberangan dengan penjelasan Yusril. Ia sebelumnya menegaskan bahwa putusan MK dan MA terkait polemik dokumen pendidikan Gibran telah bersifat final. Yusril juga menjelaskan Gibran bukan pihak dalam perkara di MA sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan tersebut. Perbedaan pernyataan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai arahan sebenarnya yang disampaikan Prabowo dalam pertemuannya dengan Gibran.(***)
Sumber:Melihat Indonesia
