dteksinews, Jakarta-Praktisi intelijen sekaligus mantan personel Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra merespons santai somasi yang dilayangkan Partai Golkar terkait peredaran konten video yang dinilai mencemarkan kehormatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Sri Radjasa menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman langkah hukum tersebut dan menyatakan menolak untuk menyampaikan permohonan maaf sebagaimana tenggat waktu 3×24 jam yang diminta pihak Golkar.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Radjasa saat menyambangi Kantor Redaksi Tribunnews di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Ya silakan saja. Yang jelas keterangan saya itu berdasar, dan saya tidak pernah mau mundur, apalagi untuk minta maaf,” ujar Sri Radjasa.
Menurut Sri Radjasa, materi somasi yang dialamatkan kepadanya menyangkut dua poin utama, yakni dugaan keterlibatan penyadapan komunikasi terhadap presiden serta dinamika suksesi kepemimpinan di internal Partai Golkar.
Terkait isu penyadapan, Sri Radjasa membantah pernah menyebut nama Bahlil secara spesifik dalam rekaman video yang beredar.
“Pertama, saya dianggap menyebut namanya terlibat dalam persoalan sadap-menyadap. Sementara tidak ada satu pun saya sebut namanya di dalam persoalan tersebut. Hanya memang saya sebutkan ada ketua umum parpol,” jelasnya.
“Nah kenapa kemudian Pak Bahlil jadi merasa atau ‘GR’ gitu lho? Saya juga bingung, karena di dalam pikiran saya tidak pernah terlintas nama beliau. Yang jelas saya pastikan tidak ada menyebut nama Bahlil soal penyadapan,” tambahnya.
Namun, terkait persoalan peralihan kekuasaan di tubuh Partai Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Sri Radjasa mengakui secara sadar menyebut nama Bahlil.
Kendati demikian, ia menepis tudingan bahwa pernyataannya tersebut merupakan fitnah tanpa dasar.
“Kalau dalam persoalan perebutan Partai Golkar pada saat itu, saya memang sebut nama Bahlil. Karena saya dapat informasi dari salah satu sumber, ketua DPD I saat itu. Polanya dipaksakan untuk menurunkan Airlangga dan menerima Bahlil sebagai ketua umum. Jadi ketika saya bicara, itu didasari fakta pengakuan salah seorang ketua DPD I,” tegasnya.(***)
Dilangsir dari : Tribunews
