Suasana Rapat Sidang Paripurna di DPRD Morowali, Pendapat Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD TA 2027 dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Senin (19/10/2026).(FOTO:dteksinews)
dteksinews, Morowali-Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, mewakili Bupati Morowali menyampaikan Pendapat Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Morowali terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Senin (19/10/2026).
Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Herdianto Marzuki, S.E., didampingi Wakil Ketua II DPRD Morowali, Sultanah Hadie, dan diikuti sebanyak 17 orang Anggota DPRD Morowali.
Turut hadir Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Para Staf Ahli dan Asisten Setkab Morowali, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Morowali, Pejabat Eselon III dan IV, serta Insan Pers.
Dalam sambutannya, Sekda Morowali menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pandangan, saran, serta masukan yang konstruktif dari seluruh Fraksi DPRD terhadap RAPBD dan Propemperda TA 2027. Setiap pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya.
Adapun Pendapat Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut:
1. Fraksi Partai NasDem
Menyoal kenaikan target PAD, penurunan belanja, hingga ganti rugi lahan.
-PAD Naik: Pemda menegaskan kenaikan target PAD 2027 bukan asumsi, melainkan berbasis data rill. Sumbernya: PBJT Tenaga Listrik, PBB-P2, BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dan Dividen. Upayanya: rekonsiliasi data, pemutakhiran NJOP, pemanfaatan peta pajak, dan perbaikan sistem pendataan.
-Belanja Turun: Penurunan belanja 2027 dibanding Perubahan APBD 2026 karena pada 2026 terdapat target penerimaan pembiayaan, sementara 2027 belum memiliki data riil.
-PPPK Paruh Waktu & Outsourcing: Pemda memastikan kecukupan anggaran operasional untuk PPPK Paruh Waktu. Untuk upah outsourcing sudah dievaluasi dan dipastikan anggarannya tersedia di setiap RKA OPD serta telah diverifikasi TAPD.
-Ganti Rugi Lahan: Sport Center Mendui terdapat perubahan kegiatan, OPD teknis diperintahkan mempercepat penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) baru. Jalan TMMD Desa Bente fisiknya sudah 100% selesai mendahului proses ganti rugi, Pemda telah konsultasi intensif dengan Kejaksaan (DATUN) untuk meminta Legal Opinion agar pembayaran aman secara hukum. Jalan Penunjang Bandara Maleo Desa Umbele dari 5 pemilik lahan, 2 sudah sepakat harga appraisal, 3 masih menolak dan dikedepankan pendekatan persuasif. Alokasi anggaran akan dikonkritkan setelah status hukum Clear and Clean.
-WDP & Transfer Pusat: Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) LKPD 2025 menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan. Penurunan transfer pusat bukan karena fiskal daerah buruk, melainkan karena kapasitas fiskal Morowali masuk kategori TINGGI dan dinilai mandiri oleh Pemerintah Pusat.
2. Fraksi Partai Demokrat
Menyoal PAD, SILPA, pengawasan, dan El Nino.
-Optimalisasi PAD:Pemda sepakat potensi PAD dari industri, tambang, pariwisata, perikanan, dan pertanian belum tergarap maksimal. Strategi dengan 7 langkah: pemetaan potensi, intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, optimalisasi peran perusahaan di Morowali, peningkatan kinerja BUMD, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memastikan seluruh pendapatan masuk Kas Daerah.
-Program Menumpuk di Akhir Tahun: Pemda akan melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan 2026. Keterlambatan kegiatan merupakan bentuk kehati-hatian agar belanja lebih efektif dan tepat sasaran, bukan kelalaian.
– Pengawasan: Akan diperkuat pengawasan sebelum dan selama pelaksanaan anggaran serta percepatan tindak lanjut temuan BPK, termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.
-El Nino di Bumi Raya & Witaponda: Pemda sependapat wilayah tersebut rawan kekeringan. Dinas Pertanian telah menginstruksikan BPP/PPL untuk mendata titik kekeringan tiap desa. Pada TA 2027 akan diupayakan alokasi pengadaan pompa air sesuai kemampuan keuangan, hasil pendataan lapangan, dan prioritas kebutuhan berbasis kesiapan sumber air dan jaringan irigasi.
3. Fraksi Golkar
Pemda mengakui adanya kekeliruan penulisan dalam Nota Keuangan APBD 2027 merupakan kesalahan administratif yang tidak disengaja. Akan segera dilakukan koreksi dan penyempurnaan serta meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dokumen berikutnya. Untuk komponen pendapatan dan belanja, jawabannya sama dengan jawaban atas Fraksi NasDem.
4. Fraksi Gerindra
-Postur APBD: APBD 2027 bukan sekadar optimisme nominal, melainkan telah disusun cermat sesuai regulasi, kajian mendalam, mulai dari RKPD yang telah memuat Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD, selaras dengan RPJMD, hingga verifikasi RKA yang telah menghitung output dan outcome untuk kesejahteraan masyarakat Morowali.
-Kualitas Belanja: Diukur dengan indikator RPJMD Bidang Pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, indeks literasi) dan Bidang Kesehatan (Usia Harapan Hidup, prevalensi stunting, angka kematian ibu dan anak).
-Diversifikasi Ekonomi: RKPD 2027 fokus mengurangi ketergantungan pada sektor tambang melalui penguatan pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata berkelanjutan, hilirisasi sektor unggulan, dan pemberdayaan koperasi untuk pembukaan lapangan kerja.
5. Fraksi Perindo
Mengapresiasi tema pembangunan 2027 “Penguatan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif serta Kualitas Layanan Publik”. Pemda berkomitmen menerjemahkan tema tersebut ke dalam program prioritas dan lebih memprioritaskan belanja pelayanan publik dibandingkan belanja aparatur.
Terkait penjaringan aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan Reses DPRD akan menjadi bahan pertimbangan, namun karena keterbatasan fiskal akan ditelaah berdasarkan skala prioritas. Pemda dan DPRD merupakan mitra yang saling menghormati, kritik DPRD menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan.
Adapun terkait Penetapan Propemperda Tahun 2027 Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Morowali sepakat menetapkan Propemperda Tahun 2027 sebagai pedoman pembentukan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebutuhan hukum daerah dan prioritas pembangunan daerah.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara antara pemerintah daerah dan DPRD serta diakhiri dengan foto bersama.(pri)
