Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo(kanan),(FOTO:IST)
dteksinews, Jakarta- Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan penguatan ketahanan ekonomi, keamanan berusaha, dan industri pertahanan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan strategi nasional untuk menghadapi dunia yang semakin penuh ketidakpastian. Perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok, perang dagang, ancaman siber, persaingan teknologi, hingga perebutan sumber daya strategis telah membuat batas antara kepentingan ekonomi, keamanan, dan pertahanan semakin tipis. Indonesia perlu membangun kemampuan untuk tetap tumbuh sekaligus mampu menjaga kepentingan nasional ketika terjadi gejolak global.
“Ketahanan ekonomi bukan semata-mata soal seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi kita. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan bangsa untuk tetap berdiri, tetap bekerja, menjaga lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan rakyat, dan tetap mengambil keputusan sendiri ketika dunia sedang bergejolak. Karena itu, ekonomi, keamanan berusaha, dan pertahanan harus dipandang sebagai satu ekosistem strategis,” ujar Bamsoet dalam Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia di Menara KADIN Jakarta, Rabu (30/9/26).
Hadir antara lain Menko Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie (daring), Wakil Ketua Umum Koordinator Taufan EN Rotorasiko, Wakil Ketua Umum Junaidi Elvis, Wakil Ketua Umum Joverly S Vinood serta Wakil Ketua Umum Reginal FM Engelen.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, keamanan berusaha menjadi salah satu prasyarat utama agar investasi dapat berkembang dalam jangka panjang. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, perizinan yang sederhana, regulasi yang konsisten, penegakan hukum yang adil, serta birokrasi yang memberikan pelayanan secara cepat dan transparan. Ketidakpastian dalam hal tersebut dapat meningkatkan biaya usaha dan membuat investor menunda keputusan ekspansi. Pemerintah sendiri mencatat investasi hilirisasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi, tumbuh 43,3 persen secara tahunan.
“Negara yang kuat harus mampu memberikan rasa aman kepada pelaku usaha. Ketika kepastian hukum terganggu, modal akan menunggu. Ketika modal menunggu, ekspansi tertahan, pembukaan lapangan kerja melambat, dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan dampaknya. Karena itu, keamanan berusaha harus dipahami sebagai bagian dari ketahanan nasional,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong agar industri pertahanan ditempatkan sebagai salah satu fokus pengembangan teknologi dan manufaktur nasional. Industri pertahanan memiliki efek berganda karena membutuhkan rekayasa teknologi, industri komponen, material khusus, elektronika, sistem komunikasi, kecerdasan buatan, robotika, kendaraan, hingga sumber daya manusia berkeahlian tinggi. Pemerintah pada Juli 2026 bahkan memulai pembangunan pabrik munisi PT Pindad di Batulicin, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik pertahanan secara berkelanjutan.
“Industri pertahanan jangan dilihat sebagai industri yang hanya hidup ketika negara membeli alutsista. Industri pertahanan harus menjadi pusat pengembangan teknologi strategis yang produknya dapat memiliki manfaat ganda untuk kebutuhan sipil. Dari kendaraan, mesin, material, elektronika, drone, sistem komunikasi, sampai teknologi kecerdasan buatan, semuanya bisa mendorong lahirnya industri baru dan meningkatkan kemampuan manufaktur nasional,” jelas Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menuturkan, kemandirian pertahanan harus dibangun melalui pola kerja sama internasional yang cerdas. Indonesia tetap membutuhkan kerja sama dengan berbagai negara untuk memperoleh teknologi, investasi, akses pasar, dan pengalaman industri. Namun, setiap kerja sama harus memiliki agenda transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan industri komponen dalam negeri, serta peningkatan tingkat kandungan dalam negeri. Dengan demikian, kerja sama internasional menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan baru.
“Kemandirian pertahanan tidak berarti kita menutup pintu dari dunia internasional. Justru kita harus semakin aktif bekerja sama. Tetapi posisi Indonesia harus jelas. Setiap kerja sama strategis harus meninggalkan kemampuan baru di dalam negeri, baik berupa teknologi, SDM, industri komponen, riset maupun akses pasar. Kita harus membeli sambil belajar, bekerja sama sambil membangun kemampuan sendiri,” urai Bamsoet.
Ketua Umum Keluarga Besar Olahraga Tarung Derajat dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, keberhasilan membangun industri pertahanan membutuhkan kolaborasi yang luas antara pemerintah, TNI, Polri, kementerian dan lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, KADIN Indonesia, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga industri rintisan berbasis teknologi. Ekosistem tersebut diperlukan agar belanja pertahanan tidak berhenti pada transaksi pembelian, melainkan menghasilkan rantai industri nasional yang semakin panjang dan kompetitif. Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi yang selama tahun 2025 telah menarik investasi Rp584,1 triliun dan terus menjadi salah satu motor transformasi industri nasional.
“Kita membutuhkan ekosistem, bukan bekerja sendiri-sendiri. Perguruan tinggi harus menghasilkan riset yang bisa digunakan industri. Industri harus berani mengembangkan teknologi. Pemerintah memberikan regulasi dan kepastian pasar. TNI dan Polri memberikan kebutuhan serta standar teknologi. BUMN dan swasta membangun kapasitas produksi. KADIN memperluas jejaring bisnis. Kalau semua bergerak dalam satu arah, industri pertahanan dapat menjadi salah satu penggerak industrialisasi nasional,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, agenda penguatan ketahanan ekonomi, keamanan berusaha, dan industri pertahanan pada akhirnya memiliki satu tujuan, yakni memastikan Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk menentukan masa depannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan industri yang semakin kuat, investasi harus menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi, sementara belanja pertahanan harus sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional. Dengan pendekatan tersebut, ketahanan nasional hadir dalam bentuk ekonomi yang produktif, dunia usaha yang aman, teknologi yang dikuasai sendiri, serta industri strategis yang mampu bersaing di pasar global.
“Indonesia memiliki modal yang besar untuk membangun kekuatan ekonomi sekaligus pertahanan yang mandiri. Pasar domestik yang besar, sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, bonus demografi, pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga, serta momentum hilirisasi merupakan fondasi penting. Namun, keunggulan tersebut harus diikuti disiplin kebijakan, kepastian hukum, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas, dan keberanian membangun industri nasional. Tanpa itu, kekayaan sumber daya dapat berhenti sebagai keunggulan komparatif tanpa menghasilkan keunggulan kompetitif,” pungkas Bamsoet. (*/pri)
Sumber: Bamsoet
