Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas menghadiri Warkshop dan Sosialisasi Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik,(FOTO:IST)
dteksinews, Morowali- Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu, Lantai III, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Opini Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Pada tahun 2026, Ombudsman Republik Indonesia kembali melaksanakan penilaian sebagai bentuk pengawasan sekaligus upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali, Wakil Bupati Iriane Iliyas mengaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kompetensi aparatur, serta memastikan setiap pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami pentingnya pencegahan maladministrasi dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah hadir untuk melayani, sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” ujar Iriane.Sementara itu, kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sektor yang paling mudah dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pelayanan kesehatan.
Kegiatan workshop dan sosialisasi tersebut turut dihadiri perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, jajaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.(***)
Sumber:IKP
