Diskominfo Morowali Gelar Rapat Persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026, OPD Diminta Lengkapi Dokumen Pendukung,(FOTO:IST)
dteksinews,Morowali – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) menggelar rapat pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) Tahun 2026 di ruang rapat Diskominfo-SP Kabupaten Morowali, Selasa (14/7/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan seluruh perangkat daerah menghadapi proses evaluasi nasional guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Morowali.
Pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1172/PD.02/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.
Evaluasi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Mewakili Kepala Diskominfo-SP Morowali, Kepala Bidang E-Government Diskominfo-SP, Adnan, menjelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital bertujuan mengukur tingkat kematangan implementasi pemerintahan digital di setiap instansi pemerintah.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi capaian, menemukan kesenjangan yang masih perlu diperbaiki, sekaligus menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital.
Selain itu, evaluasi juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi, pembinaan, dan sinergi antar perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam arahannya, Adnan menekankan pentingnya kesiapan dokumen pendukung dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, setiap indikator penilaian harus didukung dengan dokumen yang telah tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) OPD agar proses verifikasi berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem penilaian tahun ini telah terintegrasi secara digital, sehingga seluruh data dan dokumen yang diunggah akan diverifikasi langsung oleh sistem. Karena itu, dokumen strategis seperti proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, dan berbagai dokumen pendukung lainnya harus dipastikan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat komitmen dalam mendukung transformasi digital melalui pemenuhan seluruh indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Morowali Kary Marunduh, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Fawakihah, perwakilan Bappelitbangda, Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Data Diskominfo-SP Maryam Laounu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo-SP Muh. Taufik Akbar, serta perwakilan OPD terkait.
Diharapkan, sinergi lintas perangkat daerah mampu meningkatkan nilai EKPD Kabupaten Morowali sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(***)
Sumber: IKP
