Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan pada saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI,(FOTO:IST)
dteksinews, Jakarta- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (10/06/2026), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dua fokus utama, yakni digitalisasi manajemen ASN dan penguatan sistem merit. Kedua agenda tersebut menjadi prioritas BKN dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mengelola jumlah ASN yang terus bertambah.
Dalam paparannya, Prof. Zudan mengungkapkan bahwa jumlah ASN yang dikelola secara nasional kini mencapai sekitar 6,7 juta orang (data Juni 2026). Angka tersebut meningkat signifikan setelah pelaksanaan rekrutmen ASN tahun 2024 dan 2025. Menurutnya, peningkatan jumlah ASN harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang modern, terintegrasi, dan berbasis merit. “Semakin besar jumlah ASN, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang efektif. Karena itu BKN fokus pada digitalisasi manajemen ASN dan penguatan sistem merit agar birokrasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan,” ujar Prof. Zudan di hadapan Komisi II DPR RI.
Pada aspek digitalisasi, BKN akan terus mempercepat pembangunan ekosistem layanan kepegawaian yang terintegrasi melalui platform ASN Digital. Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang menempatkan data dan teknologi sebagai fondasi pengambilan keputusan.
Prof. Zudan menyampaikan bahwa hingga saat ini ASN Digital telah mencatat lebih dari 1,49 miliar kunjungan, dengan tingkat aktivasi _Multi-Factor Authentication_ (MFA) mencapai 94,3 persen ASN nasional. Capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan layanan digital sekaligus meningkatnya kesadaran ASN terhadap keamanan data dan identitas digital.
Di samping itu, untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, khususnya pada Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, BKN juga telah menetapkan digitalisasi manajemen ASN dan penguatan pemerintahan digital sebagai fokus utama program kerja prioritas nasional. Kedua agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan sistem merit, integrasi data ASN, serta peningkatan kualitas layanan kepegawaian nasional. Melalui transformasi digital yang berkelanjutan dan penguatan sistem merit, Prof. Zudan optimistis mampu membawa BKN menjadi penggerak utama modernisasi manajemen ASN nasional sekaligus mendukung pencapaian agenda reformasi birokrasi pemerintah.
Selain digitalisasi, Prof. Zudan juga menekankan bahwa penguatan sistem merit menjadi kunci untuk memastikan seluruh proses manajemen ASN berjalan objektif, adil, dan bebas dari praktik yang menyimpang. Untuk itu, BKN terus memperkuat fungsi pengawasan melalui pemanfaatan teknologi digital, salah satunya melalui sistem Integrated Mutasi (I-Mut). Hingga 01 Juni 2026, BKN telah menerbitkan 6.881 rekomendasi terhadap 64.338 usulan ASN sebagai bagian dari pengawasan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN.
“BKN tidak hanya mengelola administrasi ASN, tetapi juga memastikan sistem merit berjalan dengan baik. Melalui pengawasan yang konsisten, kami berhasil melindungi ribuan ASN dari potensi pelanggaran manajemen ASN yang dapat merugikan hak dan pengembangan karier mereka,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026 ini, BKN telah berperan aktif mendukung program prioritas Presiden untuk memastikan pemenuhan kebutuhan SDM melalui proses seleksi pengadaan SDM yang transparan, objektif, dan akuntabel untuk mendukung program Makan Bergizi Nasional, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Selain melaksanakan proses pengadaan ASN, BKN juga menjalankan layanan manajemen ASN secara menyeluruh, mulai dari penetapan nomor induk pegawai, kenaikan pangkat, promosi, mutasi, pemberian pertimbangan teknis, penjatuhan sanksi, hingga pelayanan pensiun.(***)
Sumber: Humas BKN
Editor:Supriyono
