Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Drs.Yusman Mahbub,(foto:ist)
dteksinews,Morowali– Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Seminar Awal Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali, Senin (9/03/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak perusahaan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) beserta jajaran, tim penyusun dari Universitas Tadulako, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Morowali Yusman Mahbub sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta berbagai layanan dasar lainnya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun 2025, persentase kemiskinan di Kabupaten Morowali tercatat sebesar 10,38 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 13.650 jiwa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Morowali terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis guna menurunkan angka kemiskinan melalui program-program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Yusman Mahbub mengatakan bahwa pelaksanaan seminar awal ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen revisi RPKD. Melalui forum ini diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan, saran, serta pemikiran konstruktif dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi dokumen yang sedang disusun.
“Partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan agar dokumen yang dihasilkan nantinya benar-benar komprehensif, realistis, serta mampu menjawab berbagai permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Morowali,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPKD harus memperhatikan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti RPJMN dan RPJMD, serta kebijakan strategis lainnya. Hal ini penting agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara sinergis dan saling mendukung.
Selain itu, Sekda Morowali berharap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dapat berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut, khususnya dalam penyediaan data yang akurat, analisis yang komprehensif, serta perumusan program dan kegiatan yang inovatif dan tepat sasaran.
Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan, rekomendasi, serta strategi yang mampu memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali, sehingga tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.(*/dteksinews)
Sumber: IKP
Editor: Supriyono
