OLEH ; TEMU SUTRISNO
SEKERTARIS PWI SULTENG TENGAH.
dteksinews, Palu- Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 kembali diramaikan dengan pernyataan sejumlah pejabat pemerintahan yang menyebut pers sebagai mitra strategis.
Ungkapan itu berseliweran di media sosial dan media siber dengan berbagai variasi bahasa, mulai dari “sahabat pembangunan” hingga “kekasih demokrasi”. Namun, di balik pujian yang terdengar manis, muncul kegelisahan tentang sejauh mana makna kemitraan itu benar-benar diwujudkan.
Di tengah arus deras digitalisasi, keberadaan pers memang kerap terpinggirkan oleh dominasi media sosial dan konten singkat. Meski demikian, ingatan pejabat terhadap pers tetap patut diapresiasi, mengingat laporan jurnalistik mendalam sering kalah pamor dibanding video singkat yang viral. Situasi ini menunjukkan bahwa pers masih diingat, meski sering hanya saat dibutuhkan.
Kegelisahan muncul ketika pernyataan kemitraan tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Masih banyak pejabat yang belum mampu membedakan antara pers, media sosial, dan konten nonjurnalistik.
Padahal, kebebasan pers dan hak publik atas informasi telah dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, yang menempatkan pers sebagai pilar penting demokrasi.
Pemerintah juga dinilai belum serius menjadikan pers sebagai bagian utuh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Program literasi media sering kali bersifat seremonial dan lebih menonjolkan pencitraan, ketimbang penguatan kualitas informasi publik. Pers kerap diposisikan sebagai pelengkap, bukan mitra yang setara.
Fenomena lain yang mencuat adalah kecenderungan pejabat mencari media pers hanya saat membutuhkan klarifikasi atas sorotan netizen di media sosial. Dalam situasi tersebut, pers seolah dijadikan alat pembersih informasi yang beredar liar di ruang digital, tanpa diiringi penghormatan terhadap independensinya.
Ketimpangan relasi ini semakin terasa ketika pers diikat oleh kepentingan partisan, kontrak iklan pemerintah, atau fasilitas seremonial.
Istilah mitra strategis terdengar gagah, namun dalam praktiknya sering tidak mencerminkan kesetaraan.
Kritik dianggap ancaman, sementara pujian diterima sebagai bentuk kemitraan ideal. Lebih memprihatinkan lagi, pers kerap disamakan dengan buzzer atau influencer. Wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru dicurigai, sementara konten ringan yang minim kritik lebih disukai. Akibatnya, publik dibanjiri informasi manis, sementara fakta pahit tersisih dari ruang utama demokrasi.
HPN 2026 menjadi momentum refleksi bahwa kemitraan sejati antara pers dan pemerintah seharusnya dibangun di atas keberanian mendengar kritik dan komitmen pada keterbukaan. Pers bukan corong humas, melainkan alarm demokrasi yang mengingatkan ketika ada yang keliru dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Makna pers sebagai mitra strategis hanya akan bernilai jika diwujudkan dalam relasi yang setara, saling menghormati, dan menjunjung independensi. Selamat Hari Pers Nasional 2026, semoga kemitraan pers dan pemerintah tidak berhenti sebagai slogan, melainkan hadir nyata dalam praktik demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.(*/dteksinews)
