dteksinews, Morowali – Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, membuka secara resmi pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, yang berlangsung di Hotel Claro, Kota Kendari, pada Senin (28/07/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, para penguji dari Universitas Tadulako, jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali, serta diikuti oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama.
Dalam sambutannya, Bupati Morowali menegaskan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Ia mengajak seluruh pejabat dan aparatur untuk bekerja sungguh-sungguh, mengedepankan kinerja, serta tidak menggantungkan harapan pada kedekatan pribadi dengan pimpinan.
“Dalam membawa Morowali ke depan dengan struktur yang ada, saya minta semua bekerja dengan baik. Slogan saya: jangan kau berdoa minta jabatan ke Tuhan, karena jabatan itu ditentukan oleh pimpinanmu, dan yang mempengaruhinya adalah kinerjamu,” tegas Bupati Iksan.
Ia menekankan bahwa hal-hal seperti kesehatan dan kekuatan lahir batin pantas dimohonkan kepada Tuhan, namun jabatan dan kepercayaan hanya bisa diraih melalui dedikasi dan kerja nyata.
“Kalau minta sama Tuhan itu soal kesehatan, dan bupati itu selalu sehat dan tersenyum,” tambahnya sambil tersenyum.
Lebih lanjut, Bupati Iksan menyampaikan bahwa dirinya bukan tipe pemimpin yang mudah dipengaruhi, apalagi diintervensi oleh kepentingan politik. Ia menegaskan akan menilai aparatur berdasarkan kinerja, bukan karena faktor eksternal lainnya.
“Saya bukan orang yang bisa diintervensi. Saya bukan politisi, bukan pula orang partai. Sampai hari ini, kaki saya masih tegak lurus. Kalau Anda bekerja dengan benar, saya pastikan Anda juga akan mendapatkan hasil yang benar,” tutupnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mewujudkan reformasi birokrasi, sekaligus sebagai sarana penilaian objektif terhadap kompetensi dan kinerja pejabat untuk mendukung visi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.(*/PRI)
