Ketua FORBES Morowali Abd Jalil,(foto:ist)
dteksinews,Morowali – Forum Rakyat Bersatu (FORBES) Morowali kembali menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali. Melalui Ketua Umumnya, Abd. Jamil atau yang akrab disapa Bung Hanto, FORBES menilai DPRD Morowali masih belum maksimal dalam menjalankan amanat rakyat, terutama dalam hal fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Salah satu sorotan utama yang disampaikan Bung Hanto adalah lambatnya penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan penting yang terjadi di Morowali, mulai dari persoalan lingkungan hidup, aktivitas pertambangan ilegal, hingga persoalan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya daya tanggap dan ketegasan DPRD terhadap isu-isu strategis di daerah.
“Sudah terlalu banyak persoalan yang mandek, seolah-olah tidak penting. Padahal masyarakat butuh kejelasan, butuh keberpihakan. Di mana fungsi pengawasan DPRD ketika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut?” tegas Bung Hanto.
Ia juga menekankan bahwa DPRD Morowali harus lebih tajam dan tegas lagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kelembagaan ini tidak boleh hanya menjadi simbol formalitas politik, tetapi harus hadir sebagai kekuatan kontrol yang mampu mendesak pemerintah daerah bertindak cepat, tepat, dan berpihak kepada rakyat.
“DPRD itu punya wewenang besar, bukan lembaga pelengkap. Maka mereka harus berani menggunakan hak interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat jika pemerintah daerah abai atau lamban. Jangan hanya duduk diam dalam ruang rapat, tapi buktikan bahwa kalian benar-benar wakil rakyat,” ungkapnya.
FORBES juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dan budgeting DPRD, khususnya dalam pengawalan terhadap realisasi dan efektivitas penyerapan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Bung Hanto menilai, DPRD belum optimal dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Banyak anggaran yang terserap secara administratif, tapi tidak berdampak signifikan di lapangan. Di sinilah seharusnya fungsi budgeting DPRD diuji—mereka harus mengawal dari tahap perencanaan hingga implementasi anggaran. Jangan sampai ada program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, FORBES mendorong DPRD agar lebih aktif dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan anggaran bersama pemerintah daerah, serta memastikan bahwa alokasi belanja daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan, keadilan sosial, dan kebutuhan masyarakat bawah.
“Jangan biarkan pembahasan anggaran menjadi rutinitas tahunan tanpa ada evaluasi mendalam. Jika DPRD tidak menjalankan fungsi budgeting dan pengawasannya dengan serius, maka daerah ini akan terus dirugikan oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran,” tambah Bung Hanto.
FORBES juga menyoroti minimnya inisiatif dari DPRD dalam menghadirkan regulasi daerah yang solutif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Bung Hanto menyebut, sudah saatnya DPRD tidak hanya bicara program kerja dalam dokumen, tapi bertindak nyata dalam lapangan pengabdian publik.
“Jika DPRD tidak bisa menjadi tumpuan rakyat, maka rakyat akan mencari jalan lain untuk bersuara. Tapi itu bukan pilihan yang sehat bagi demokrasi kita. Maka jadilah alat perjuangan rakyat yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Ketua Umum FORBES Morowali juga menyampaikan pesan khusus kepada unsur pimpinan DPRD Morowali agar lebih tajam dalam membaca dan merespons persoalan-persoalan krusial yang terjadi hari ini. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak boleh bersikap pasif atau kehilangan keberanian untuk mengambil posisi strategis dalam setiap isu yang menyangkut kepentingan rakyat.
“DPRD harus mampu berdiri sejajar, bukan tunduk pada eksekutif. Lembaga ini memiliki konstitusi, aturan, dan marwah yang harus dijaga. Jangan biarkan marwah itu luntur hingga tak berbekas. DPRD tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun karena ia memiliki dasar hukum dan UU yang jelas sebagai landasan kerjanya,” ujar Bung Hanto tegas.
FORBES Morowali berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi secara kritis jalannya fungsi DPRD, terutama dalam fungsi pengawasan dan budgeting, demi memastikan bahwa lembaga legislatif ini benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.(*/PRI).
Editor: Supriyono
