Contoh Rumah Tidak Layak Huni, (foto dok: dteksinews.co.id)
dteksinews,Morowali- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali terus berupaya membantu masyarakat yang kurang mampu atau miskin, khususnya dalam bidang perumahan .
Walapun program kegiatan bantuan perumahan swadaya tahun 2025 belum berjalan maksimal, untuk itu permohonan maaf pimpinan karena ada rencana pemerintah menaikkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar 65 juta per kepala keluarga, dan untuk tahun 2026 ini anggaran bantuan rumah naik menjadi 120 juta per KK.
Sehingga membutuhkan waktu untuk perubahan peraturan bupati ( Perbub)
.Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Morowali Silvana Muchlis, ST kepada dteksinews.co.id diruang kerjanya, Senin (12/1/2026) .
Menurut Silvana , bahwa bantuan rumah swadaya untuk tahun 2026 sebanyak 311 unit , itu untuk lokasi diluar kawasan kumuh sebanyak 57 unit rumah, dari 12 desa yang masuk kawasan kumuh.
Penanganan kawasan kumuh ada di wilayah Bahodopi, dan ini adalah kewenangan pusat, ada 4( empat) Desa, seperti Des Bahomakmur, Desa Keurea, Desa Bahodopi dan Desa fatofia. Kewenangan pusat, yang sementara ini ada penanganan mengunakan dana APBN di Desa Bahomakmur satu, dan selanjutnya penanganan rumah kumuh untuk Desa Fatufia, yang masuk di luasan di atas 15 Ha, sedangkan kewenangan provinsi antara 10 s/d 15 Ha berada di Desa labota, yang sementara penyusunan dokumen perencanaan penanganan kawasan .Kata Silvana.
Lanjut Silvana, kemudian untuk luasan kawasan kumuhnya diatas 15 Ha empat Desa tahap 1 ada dilokasi Desa Bahomakmur dengan menggunakan dana kurang lebih sebesar 30 Miliar, sedangkan tahap 2 Desa Keurea akan menghabiskan dana sebesar kurang lebih 35 Miliar.
“Semua anggaran pusat, kita hanya menerima manfaat untuk membangun daerah,”ungkap Silvana.
Untuk tahun 2026 bantuan dengan menggunakan dana APBN, Bantuan Rumah Swadaya ( BSPS) kurang lebih sebesar 20 juta per unit, dan diusulkan 1000 akan tepat alokasi dana pusat sebanyak 500-600 unit rumah.
Lanjut Silvana, kemudian bagi penerima bantuan rumah, kriteria intinya masyarakat yang berpenghasilan rendah khususnya yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dimana Dinas kami berkolaborasi dengan Dinas sosial terkait dengan data tersebut.
Selanjutnya,” ada sebanyak 6300 unit rumah tidak layak untuk Kabupaten Morowali,untuk penanganan target dalam satu tahunya 500 unit, dan penanganan kita lakukan secara bertahap”ujar Silvana.
Kemudian,” persyaratan untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni diantaranya : punya KTP Morowali, tanah sendiri, punya Kartu Keluarga dan Masyarakat tidak mampu atau miskin,”pungkas Silvana.(pri)
