dteksinews, Morowali- Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, bersama jajaran DPRD Kabupaten Morowali dan perwakilan instansi terkait, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan mempelajari sistem pemilahan sampah yang dinilai berhasil, untuk kemudian menjadi bahan perbandingan dan penerapan di Morowali, khususnya di kawasan industri.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima oleh pemerintah daerah Banyumas, jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPST. Bupati Iksan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan.
“Alhamdulillah, kami disambut dengan meriah. Kami melihat langsung proses pemilahan sampah, mulai dari organik hingga non-organik. Dari sini, kami bisa memahami titik kendala yang ada, mulai dari ketersediaan tenaga kerja hingga keterlibatan industri,” ujar Iksan, Jumat (8/8).
Iksan menjelaskan, permasalahan tenaga kerja dalam pengelolaan sampah di Morowali cukup kompleks karena harus menyesuaikan dengan kondisi daerah yang memiliki aktivitas industri padat. Ia menilai model pengelolaan di Banyumas dapat menjadi referensi yang baik, apalagi kabupaten tersebut sudah direkomendasikan secara nasional sebagai daerah yang patut dicontoh terkait pengolahan sampah.
“Kami sudah mendapat informasi soal teknologi baru. Harapannya, pihak industri di Morowali bisa mendukung, misalnya melalui penyediaan incinerator di luar kawasan industri, agar pengolahan sampah lebih cepat dan maksimal,” tambahnya.
Iksan menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Diperlukan peran bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak industri. Edukasi pemilahan sampah sejak dari rumah, menurutnya, adalah kunci keberhasilan seperti yang diterapkan di Banyumas.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Morowali, DPRD, masyarakat, dan industri untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di daerah, sekaligus menghindari saling tuding terkait persoalan sampah.(*/PRI)
