Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain,(foto:ist)
dteksinews,Morowali- Langkah bijak dengan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, ditunjukkan Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, demi menjaga kondusivitas di wilayah hukumnya. Dalam upaya meredakan kejadian pasca penganiayaan yang dilakukan seorang oknum anggota Polda Sulteng dan tiga personel sekuriti dari MSS kepada seorang warga Konawe, Sulawesi Tenggara, lalu kemudian disusul aksi vandalisme sekelompok orang tidak dikenal yang menjarah aset PT IMIP, Zulkarnain, menghimpun jajaran Forkopimda, tokoh paguyuban dan perwakilan perusahaan. Senin(11/8/2025)
Ia menegaskan, kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga Pengurus Kerukunan diminta menyampaikan pada warganya jika kepolisian sudah menangani persoalan tersebut secara hukum. “Jangan ada yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi,” katanya, mengingatkan, dalam pertemuan yang digagasnya, di kantor PT IMIP, Sabtu (09/08/2025).
Masyarakat juga diharapkan bijak dalam bermedia sosial dengan mengurangi postingan bernada provokasi dan tidak membuat pernyataan tertentu untuk memperkeruh suasana.
“Kami tentu akan tetap mengutamakan tindakan pencegahan dengan dialog bersama. Tapi jika masih ada aksi-aksi, kami akan lakukan tindakan represif. Ini demi menjaga situasi agar tetap kondusif. Kami tidak akan melakukan pembiaran,” sambungnya.
Zulkarnain meminta semua pihak menjaga Morowali dan keberadaan IMIP yang didalamnya ada investasi demi keberlangsungan hajat hidup orang banyak.
Peringatan serupa juga disampaikan Komandan Kodim 1311/Morowali, Letkol (Inf) Abraham S. Panjaitan. Menurutnya, semua pihak harus bisa menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan kepolisian.
“Beberapa hari ini, kita sudah kedepankan upaya persuasif, jadi jangan ada yang bertindak arogan. Harus dipahami, jika ke depan masih ada tindakan vandalisme, kami akan tindak tegas. Semua mesti menahan diri dan koordinasikan. Tapi tidak bisa juga tiap hari komunikasi, namun kejadian terus ada. Aturan dibuat untuk dijalankan,” timpal Panjaitan. (*)
