dteksinews, Morowali – Dalam rangka mendukung program 100 Hari Kerja Bupati Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Inspektur Daerah Kabupaten Morowali, Afridin, S.H., M.SA, menyampaikan komitmennya dalam mendorong reformasi birokrasi melalui penguatan fungsi pengawasan. Hal tersebut diungkapkan saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Inspektorat Daerah, pada Kamis (10/04/2025).
Menurut Inspektur, pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. “Fungsi pengawasan tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen konsultatif dan penjamin mutu atau quality assurance bagi pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Morowali kini dikembangkan menjadi lebih progresif. Tidak hanya terbatas pada pendekatan post-audit, namun juga mengarah pada model probity audit, yang menekankan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Inovasi ini dinamakan Abang Jujur, sebagai upaya menjamin efektivitas dan integritas program pemerintah.
“Dengan probity audit, kami berupaya agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Inspektur juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan membina. “Setiap temuan dari hasil pengawasan kami klasifikasikan. Jika merupakan kelemahan administrasi, kami lakukan pembinaan. Namun jika mengandung unsur kerugian negara, tidak ada kompromi—kami proses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Afridin menyampaikan bahwa pihaknya secara bertahap memprioritaskan pengawasan terhadap program-program strategis yang memiliki skala besar dan risiko tinggi.
“Kendala terbesar dalam pelaksanaan pengawasan saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas auditor. ” Tambahnya
Tak hanya itu, Inspektorat juga turut berperan dalam mengevaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat OPD. Ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penyelarasan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan visi-misi Bupati. “Kami dorong OPD agar menyusun program yang benar-benar sesuai tupoksi dan relevan dengan arah pembangunan daerah,” tambahnya.
Di akhir wawancara, Afridin menyampaikan apresiasinya terhadap gaya kepemimpinan Bupati Morowali yang dinilainya visioner dan mengedepankan prinsip good governance berbasis nilai, makna, dan fungsi dari setiap pengeluaran negara.
“Kami di Inspektorat mendukung sepenuhnya upaya Bupati untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.(*/PRI)
